Krisis Pengangguran Muda India: Bom Waktu bagi Pemerintahan Modi

Mundurnya Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, pada bulan lalu menjadi puncak gunung es dari krisis yang jauh lebih dalam: kegagalan sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja dalam menyerap 360 juta anak muda. Gelombang protes yang dipicu kebocoran kertas ujian masuk perguruan tinggi telah membuka luka lama yang selama ini ditutupi oleh angka pertumbuhan ekonomi yang impresif. Perdana Menteri Narendra Modi memang bergerak cepat dengan membentuk pengadilan khusus dan menunjuk miliarder teknologi Nandan Nilekani untuk mereformasi sistem ujian, namun para pengamat menilai langkah tersebut hanya mengobati gejala, bukan akar penyakit.

Di balik gemerlapnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) India yang ditopang belanja infrastruktur besar-besaran, tersimpan paradoks yang memprihatinkan. Ekonom senior Santosh Mehrotra, dalam buku terbarunya India Out of Work, menggambarkan pasar tenaga kerja dalam satu dekade terakhir sebagai "brutal". Lapangan kerja non-pertanian tidak tumbuh signifikan, upah riil stagnan, sementara sistem pendidikan gagal menghasilkan lulusan yang siap kerja. "Ekonomi India lemah secara struktural, permintaan tenaga kerja tidak meningkat, dan pendidikan kita tidak mampu memasok tenaga kerja yang dapat diserap industri," ujarnya.

Data dari laporan State of Working India 2026 yang dirilis Azim Premji University menunjukkan betapa akutnya masalah ini. Tingkat pengangguran kaum muda hampir empat kali lipat dibanding kelompok usia lain dan jauh di atas rata-rata global. Yang lebih mencengangkan, angka pengangguran lulusan perguruan tinggi telah bertahan di kisaran 35-40 persen selama 25 tahun terakhir. Pada 1983, hanya 4 persen pemuda berusia 20-29 tahun yang menjadi sarjana, dan 13 persen di antaranya menganggur. Pada 2023, jumlah sarjana melonjak menjadi 28 persen, namun 67 persen di antaranya tidak bekerja. Artinya, semakin banyak lulusan, semakin sedikit yang terserap.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena yang oleh para ekonom disebut sebagai "pengangguran terselubung". Setelah 2020, sektor pertanian justru menyerap tambahan 80 juta tenaga kerja, sebuah anomali di negara yang sedang berindustrialisasi. Seharusnya, pekerja berpindah dari pertanian ke manufaktur atau jasa, bukan sebaliknya. Sementara itu, kontribusi manufaktur terhadap PDB merosot dari 17 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Kebijakan demonetisasi yang kontroversial dan penerapan pajak barang dan jasa yang tidak merata telah melumpuhkan usaha kecil dan menengah (UKM), yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Ancaman terbaru datang dari kecerdasan buatan (AI) yang menggerus industri perangkat lunak, yang selama tiga dekade menjadi tulang punggung impian kelas menengah India. Neeti Sharma, CEO perusahaan penyedia tenaga kerja Team Lease Digital, mengungkapkan bahwa perekrutan di sektor IT hanya tumbuh satu digit, kontrak kerja tidak stabil, dan upah tidak naik selama bertahun-tahun. Bahkan, dalam sebuah acara perusahaan raksasa HCL Technologies di Chennai, ratusan karyawan kompak meneriakkan tuntutan kenaikan gaji. "Lulusan muda harus mengubah pola pikir mereka. Pekerjaan pengetahuan (knowledge jobs) semakin berkurang. Institusi pendidikan harus beralih ke keterampilan vokasional, karena perekrutan kini berbasis keterampilan, bukan sekadar gelar," tegas Sharma.

Fenomena ini bukan tanpa relevansi bagi Indonesia. Dengan bonus demografi yang serupa, Indonesia menghadapi tantangan yang hampir identik: tingginya jumlah lulusan yang tidak terserap pasar kerja, maraknya pekerjaan informal, dan tekanan AI terhadap sektor padat karya. Pengalaman India menjadi pelajaran berharga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan melahirkan bom waktu sosial. Pemerintah Indonesia, yang tengah gencar mendorong hilirisasi dan pengembangan industri, perlu memastikan bahwa sistem pendidikannya selaras dengan kebutuhan industri, serta memperkuat sektor UKM sebagai penyerap tenaga kerja utama.

Investor pasar modal Devina Mehra mengingatkan bahwa generasi muda India kini menghadapi kenyataan pahit: gaya hidup yang lebih baik dari orang tua mereka tidak lagi menjadi jaminan. "Jika pendapatan sudah mendatar di tahap awal pembangunan, ini bisa menjadi bencana," ujarnya. Pertanyaannya, apakah pemerintahan Modi mampu melakukan reformasi struktural yang dibutuhkan, atau justru terjebak dalam kebijakan populis yang hanya meredam gejolak jangka pendek? Bagi Indonesia, pertanyaan serupa juga menggantung: apakah kita akan belajar dari krisis India, atau mengulang kesalahan yang sama?