BP Lepas Bisnis Laut Utara di Tengah Tekanan Politik dan Transisi Energi Inggris
Baca dalam 60 detik
- Raksasa energi asal Inggris, BP, memulai proses penjualan aset Laut Utara yang mencakup lima hub produksi dan sekitar 1.100 karyawan.
- Langkah ini muncul di tengah tarik-menarik antara komitmen iklim Partai Buruh dan desakan untuk meningkatkan produksi demi menekan biaya energi.
- Keputusan BP berpotensi mengubah peta industri migas regional, seiring Shell dan Equinor yang telah lebih dulu melakukan konsolidasi.

BP, perusahaan energi multinasional asal Inggris, resmi mengumumkan langkah untuk menjual unit bisnisnya di Laut Utara. Keputusan ini diambil di tengah tekanan politik domestik yang memanas, di mana Perdana Menteri baru Andy Burnham harus menyeimbangkan janji transisi energi dengan kebutuhan mendesak menekan biaya hidup warga.
Dalam pernyataan resminya, CEO BP Meg O'Neill menegaskan bahwa Laut Utara tetap menjadi bagian penting dari sistem energi Inggris. Namun, ia mengakui bahwa aset tersebut akan lebih bernilai jika dikelola perusahaan lain, sejalan dengan fokus BP untuk mengarahkan modal ke peluang yang lebih menguntungkan. Portofolio Laut Utara BP mencakup lima pusat produksi dan mempekerjakan sekitar 1.100 orang, sementara kantor pusat global tetap berada di London.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Kinerja BP dalam beberapa tahun terakhir tertinggal dibandingkan pesaingnya, dan perusahaan telah memangkas investasi di energi bersih untuk kembali fokus pada bisnis minyak dan gas yang lebih menguntungkan. Namun, Laut Utara dinilai tidak memberikan margin keuntungan besar, bahkan jika izin pengeboran diperlonggar. Situasi ini diperumit oleh desakan mantan Presiden AS Donald Trump agar Inggris meningkatkan produksi minyak dan gas di kawasan tersebut, sebuah isu yang sempat menjadi perbincangan dalam panggilan telepon antara Trump dan Burnham.
Burnham, yang menggantikan Keir Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh dan perdana menteri awal bulan ini, berjanji akan mengambil pendekatan pragmatis terhadap Laut Utara. Ia menyadari adanya sumber daya yang bisa dimanfaatkan, terutama ketika warga kesulitan membayar tagihan energi yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, Partai Buruh yang berkuasa sejak Juli 2024 berkomitmen untuk tidak menerbitkan lisensi pengeboran baru sebagai bagian dari upaya transisi ke energi terbarukan. Namun, janji tersebut kini berbenturan dengan realitas ekonomi dan tekanan politik.
BP sendiri belum mengungkapkan calon pembeli potensial. Namun, laporan Financial Times pada Juni menyebutkan bahwa BP sempat melakukan pembicaraan dengan Ithaca Energy, perusahaan migas Inggris yang lebih kecil, dengan nilai sekitar ยฃ2 miliar (US$2,7 miliar), namun negosiasi gagal. Konsolidasi di Laut Utara bukan hal baru; Shell, pesaing utama BP, telah menggabungkan asetnya dengan Equinor dari Norwegia tahun lalu. Sementara itu, nasib dua lapangan lepas pantai, Jackdaw dan Rosebank, masih menggantung di tengah pertarungan hukum dan birokrasi yang berkepanjangan.
Keputusan BP ini juga menjadi sorotan menjelang rilis laporan keuangan kuartal kedua pada Selasa mendatang. Setelah Shell mengumumkan laba bersih yang melonjak tiga kali lipat menjadi US$10,8 miliar berkat kenaikan harga minyak akibat konflik AS-Iran, BP diharapkan juga membukukan keuntungan besar. Namun, di balik itu, perusahaan tengah menghadapi gejolak internal. Pada April lalu, para pemegang saham menolak resolusi yang akan mengurangi persyaratan pelaporan iklim, dan pada Mei, BP secara tak terduga memberhentikan ketua Albert Manifold dengan alasan masalah tata kelola.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan pelajaran penting tentang dilema antara transisi energi dan ketahanan energi. Sebagai negara penghasil migas, Indonesia menghadapi tantangan serupa: bagaimana menyeimbangkan komitmen iklim dengan kebutuhan untuk menarik investasi dan menjaga pasokan energi. Keputusan BP untuk melepas aset yang kurang produktif juga bisa menjadi sinyal bagi perusahaan migas nasional seperti Pertamina untuk lebih selektif dalam mengelola portofolio, terutama di tengah fluktuasi harga minyak global.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mengambil alih aset BP di Laut Utara dan bagaimana pemerintah Inggris akan menyikapi masa depan kawasan tersebut. Apakah langkah ini akan mempercepat konsolidasi industri atau justru membuka peluang bagi pemain baru? Yang jelas, keputusan BP akan menjadi ujian bagi komitmen iklim Inggris di tengah tekanan ekonomi yang kian nyata.



