Target Baru Malaysia: 50% Penerima Bantuan UMKM adalah Wajah Baru

KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia mengubah haluan kebijakan pemberdayaan usaha kecil. Tahun ini, hingga separuh dari penerima bantuan pembiayaan dan asistensi pemerintah ditargetkan merupakan pelaku usaha yang sama sekali belum pernah merasakan dukungan serupa. Langkah ini diambil untuk memastikan dana publik tidak terus berputar di kelompok yang sama, melainkan menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terpinggirkan.

Menteri Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi, Steven Sim, mengungkapkan bahwa kementeriannya menargetkan 40% hingga 50% penerima program pembiayaan dan bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima dukungan pemerintah sebelumnya. “Kami harus lebih agresif mencari peserta baru,” ujarnya usai menghadiri paparan laporan kinerja UMKM 2025 di SME Corp Malaysia, Selasa (1/8/2026).

Langkah ini merupakan respons atas kritik yang selama ini dialamatkan pada program bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Sepanjang tahun ini, kementerian telah menyalurkan dana sebesar RM7 miliar dalam bentuk pembiayaan, hibah, dan bantuan lainnya kepada lebih dari 213.000 wirausaha dan bisnis. Salah satu contohnya, Tekun Nasional telah menyetujui pembiayaan lebih dari RM540 juta kepada sekitar 26.000 wirausaha pada semester pertama tahun ini, dan mayoritas dari mereka adalah peminjam pertama kali.

Sim juga mengakui bahwa banyak pelaku usaha masih kesulitan menavigasi berbagai inisiatif pemerintah yang tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Saat ini, terdapat sekitar 140 skema pembiayaan yang ditawarkan. “Kami ingin menyatukan seluruh upaya pemerintah agar setiap program, setiap kebijakan, dan setiap ringgit yang dibelanjakan benar-benar menjawab masalah yang dihadapi pelaku usaha,” tegasnya.

Pergeseran prioritas pemerintah juga terlihat dari fokus yang tidak lagi sekadar menciptakan usaha baru, tetapi membantu usaha yang ada agar tumbuh lebih kompetitif. “Tantangan sebenarnya bukan hanya menciptakan lebih banyak usaha, tetapi memastikan usaha Malaysia bisa naik kelas — dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan lebih banyak perusahaan lokal menembus pasar global,” kata Sim.

Dorongan untuk memperluas akses ini datang di tengah kinerja UMKM Malaysia yang solid. Departemen Statistik Malaysia (DOSM) melaporkan sektor UMKM tumbuh 5,7% pada 2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,2%. Nilai tambah sektor ini naik RM40 miliar menjadi RM689,8 miliar, meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dari 39,5% pada 2024 menjadi 39,7% pada tahun lalu. Jumlah UMKM pun mencapai hampir 1,3 juta unit, mewakili 96,2% dari seluruh badan usaha, meningkat hampir 20% dibanding tahun sebelumnya.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang impresif, struktur sektor UMKM masih memprihatinkan. Lebih dari 77% UMKM masih berstatus usaha mikro, sementara hanya 1,1% yang berhasil tumbuh menjadi usaha menengah. Sim menganalogikan kondisi ini seperti “jam pasir” yang bertahan selama satu dekade: dasar usaha mikro semakin melebar, jumlah usaha menengah menyusut, sementara perusahaan besar semakin besar. Untuk mengatasi ketimpangan ini, kementerian menargetkan peningkatan proporsi usaha menengah menjadi 5% pada 2030.

Seluruh lima sektor utama ekonomi UMKM mencatat pertumbuhan positif pada tahun lalu, dipimpin sektor konstruksi dengan 12%, disusul jasa (5,7%), manufaktur (4,8%), pertambangan dan penggalian (4,4%), serta pertanian (1,8%). Ekspor UMKM juga tumbuh kuat, naik 10,5% menjadi RM214,5 miliar, melampaui pertumbuhan ekspor nasional yang sebesar 5,9% dan pertumbuhan ekspor perusahaan non-UMKM yang hanya 5,1%.

Untuk mempercepat transformasi ini, kementerian akan meluncurkan inisiatif Power Up 100K, yang didukung dana RM15 miliar untuk pembiayaan, hibah, dan bantuan terkait bagi 10.000 usaha agar naik kelas. Selain itu, dialokasikan RM100 juta untuk program pengembangan kapasitas bagi 100.000 wirausaha. Targetnya, kontribusi UMKM terhadap PDB bisa menembus RM700 miliar, dan lahir setidaknya 100 perusahaan Malaysia dengan pendapatan tahunan RM100 juta dalam jangka menengah.

Bagi Indonesia, kebijakan Malaysia ini menjadi cermin yang menarik. Meski memiliki skala ekonomi yang berbeda, tantangan struktural UMKM di kedua negara serupa: dominasi usaha mikro dan kesulitan naik kelas. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengambil langkah serupa dengan menyasar penerima bantuan yang lebih luas dan mendorong konsolidasi program? Atau justru memilih strategi yang lebih terfokus pada pengembangan ekosistem? Jawabannya akan menentukan apakah UMKM di kawasan ini mampu menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh di tengah ketidakpastian global.