Audit Total Armada Kapal Penumpang Diserukan setelah Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi V DPR mendesak Kemenhub mengaudit seluruh kapal penumpang jarak jauh menyusul insiden kebakaran di perairan Sumenep.
- Investigasi KNKT dan Polda Jatim dituntut transparan, mencakup aspek teknis kapal hingga prosedur evakuasi yang sempat memicu kepanikan.
- Tragedi ini menyoroti lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran, terutama pada rute padat seperti Surabaya–Makassar yang menjadi tulang punggung logistik nasional.

Kebakaran yang melanda KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu pagi (2/8) memicu desakan keras dari DPR agar Kementerian Perhubungan segera melakukan audit keselamatan menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penumpang jarak jauh di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa insiden yang menelan korban jiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan alarm atas kelalaian standar keselamatan yang berulang.
Irine, yang mewakili daerah pemilihan Maluku Utara, menyoroti pentingnya keselamatan penumpang sebagai prioritas tertinggi dalam transportasi publik. Menurutnya, audit tidak hanya wajib dilakukan pada kapal yang mengalami musibah, tetapi juga pada seluruh kapal yang mengangkut kombinasi penumpang dan kendaraan logistik, mengingat tingginya risiko yang dihadapi. "Kehilangan nyawa dalam pelayanan transportasi publik adalah sebuah tragedi yang tidak boleh dianggap biasa," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8).
Ia mendesak investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Polda Jawa Timur berjalan transparan dan tuntas, mulai dari penelusuran kronologi gangguan kelistrikan atau mesin kapal, pemeriksaan kelengkapan manifes, hingga fungsi alat keselamatan seperti sekoci dan jaket pelampung yang sempat menjadi sorotan saat penumpang panik di atas kapal. Jika ditemukan unsur kelalaian prosedur atau pemeliharaan yang diabaikan operator, sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rute Surabaya–Makassar yang dilalui kapal tersebut merupakan urat nadi konektivitas dan logistik nasional. Kepadatan lalu lintas di jalur ini menjadikannya salah satu yang paling rawan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut tidak boleh runtuh akibat lemahnya pengawasan. Irine, yang berasal dari provinsi kepulauan, memahami betul bahwa kapal penyeberangan adalah sarana hidup bagi jutaan orang di Indonesia timur. "Saya sudah sering menyampaikan dalam rapat bersama pemerintah, pentingnya pengawasan dan dukungan anggaran terhadap konektivitas pelayaran," katanya, menekankan bahwa tragedi ini seharusnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh.
Di sisi lain, ia mengapresiasi respons cepat tim SAR gabungan, Basarnas Surabaya, kesyahbandaran, kepolisian, serta kapal-kapal niaga di sekitar lokasi yang bergerak cepat melakukan evakuasi dramatis. KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan terbakar sekitar pukul 06.00–07.00 WIB, dan informasi insiden diterima pukul 08.30 WIB. Ditjen Perhubungan Laut langsung mengerahkan kapal patroli KPLP KN Grantin P.211 serta menyiapkan KN Masalembo untuk mendukung operasi. Evakuasi juga diperkuat oleh TB Hasnur 26, KM Prakarsa Mas, KM Meratus Pematang Siantar, dan KM Transco Arafura.
Bagi Indonesia, tragedi ini membuka kembali pertanyaan besar tentang efektivitas regulasi keselamatan pelayaran yang selama ini kerap dipertanyakan. Data KNKT menunjukkan bahwa kecelakaan kapal penumpang masih terjadi setiap tahun, dengan faktor manusia dan kelalaian perawatan sebagai penyebab dominan. Desakan audit total ini, jika ditindaklanjuti, akan berdampak luas pada operator kapal, terutama yang melayani rute-rute padat di kawasan timur Indonesia. Biaya kepatuhan yang lebih tinggi mungkin membebani operator kecil, tetapi konsekuensi dari mengabaikan keselamatan jauh lebih mahal.
Ke depan, publik menunggu langkah konkret Kemenhub. Apakah audit ini akan mencakup seluruh armada secara menyeluruh atau hanya kapal-kapal yang berisiko tinggi? Bagaimana transparansi hasil investigasi dijaga agar tidak menjadi dokumen yang menguap? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ujian kredibilitas pemerintah dalam melindungi warganya di laut.



