Prabowo: Kebangkitan Bangsa Hanya Mungkin Lewat Sains dan Rasionalitas, Bukan Insting

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan cita-cita kebangkitan bangsa tidak boleh dikerjakan setengah hati, melainkan harus ditopang oleh pendekatan saintifik yang rasional. Dalam pertemuan dengan 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di halaman tengah Istana Kepresidenan, Kamis, ia menyampaikan bahwa segala keputusan besar negara, termasuk soal kemiskinan dan keadilan, harus berangkat dari fakta, matematika, dan realitas, bukan dari sekadar asumsi atau kepentingan sesaat.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Prabowo secara eksplisit mengajak jajarannya untuk memimpin dengan data—"facts, realita dengan keadaan yang sebenarnya"—sebuah sinyal bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berusaha menjauhkan diri dari kebijakan berbasis insting atau tekanan politik jangka pendek. Baginya, pendekatan rasional adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan negara tanpa kemiskinan dan tanpa ketidakadilan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Di hadapan para periset, Kepala Negara juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki banyak bibit unggul yang belum tergarap optimal. Mereka, menurut dia, perlu dicari, dibina, dan diberi ruang untuk berkembang. Ini menjadi pengakuan bahwa potensi sumber daya manusia Indonesia selama ini belum dikelola dengan sistem yang benar—sebuah kritik halus terhadap pola rekrutmen dan pengembangan talenta yang kerap mengabaikan meritokrasi.

Lebih jauh, Prabowo menempatkan pendidikan sebagai variabel paling kritis dalam penguasaan sains dan teknologi. Ia menyebut pendidikan sebagai "fondasi landasan yang paling critical", yang menentukan mampu tidaknya sebuah bangsa berkompetisi di level global. Pandangan ini sejalan dengan berbagai studi yang menempatkan kualitas pendidikan sebagai determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, jauh melampaui sekadar belanja infrastruktur fisik.

Bagi Indonesia, arahan ini memiliki implikasi yang luas. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja sosial yang besar, pernyataan Presiden bisa dibaca sebagai sinyal untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih terukur—berbasis indikator yang jelas dan evaluasi berkala, bukan sekadar bagi-bagi bantuan. Ini juga menegaskan pentingnya ekosistem riset yang kuat, di mana BRIN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga seremonial, tetapi benar-benar menjadi mesin produksi pengetahuan untuk kebijakan publik.

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa konsistensi antara retorika dan aksi akan menjadi ujian utama. Sebab, sejarah mencatat banyak pemerintahan yang pandai berbicara tentang rasionalitas, tetapi gagal menerjemahkannya ke dalam anggaran dan regulasi. Pertanyaannya, apakah BRIN akan diberi kewenangan dan dana yang memadai untuk menjalankan peran strategisnya? Atau akankah kembali menjadi tumpukan laporan yang tidak pernah dieksekusi?

Ke depan, publik akan mencermati langkah konkret pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Jika seruan Presiden ini diikuti dengan restrukturisasi sistem perencanaan nasional yang lebih terbuka terhadap masukan ilmiah, Indonesia berpeluang keluar dari kebiasaan lama: kebijakan yang lahir dari kompromi politik, bukan dari kebutuhan lapangan. Namun, jika hanya berhenti di pidato, maka ia akan menjadi bagian dari deretan janji yang terlupakan.