Pakatan Harapan Targetkan 21-22 Kursi di Negeri Sembilan: Bisakah Bertahan di Tengah Aliansi Baru?

Menjelang pemilihan umum di Negeri Sembilan yang berlangsung Sabtu (1/8), Pakatan Harapan (PH) memasang target tinggi untuk mempertahankan kendali pemerintahan negara bagian dengan meraih 21 hingga 22 kursi. Ambisi ini muncul di tengah tantangan lanskap politik yang berubah dan terbentuknya aliansi-aliansi baru yang dapat mengubah peta kekuatan.

Direktur Pemilihan PH, Datuk Seri Amirudin Shari, mengungkapkan bahwa koalisi menargetkan minimal 19 kursi untuk membentuk pemerintahan, namun optimisme internal mengarah pada perolehan yang lebih besar. "Target minimum kami adalah 19 kursi, tetapi jika momentum menguat, kami yakin bisa meraih 21 atau 22. Itu proyeksi terbaik kami," ujarnya kepada wartawan di Kuala Pilah, Kamis (30/7) malam.

Keyakinan ini tidak lepas dari catatan kinerja PH selama dua periode kepemimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Pada 2018, PH memenangkan 20 kursi, dan kerja sama dengan Barisan Nasional (BN) pada 2023 menghasilkan 31 kursi gabungan. Namun, Amirudin mengakui bahwa pemilihan kali ini berbeda. "Tantangannya berbeda karena lanskap elektoral dan kesejajaran politik telah berubah. Kami menyadari tantangan itu dan berupaya mengamankan kursi yang nyaman untuk terus membentuk pemerintahan negara bagian," jelasnya.

Menanggapi isu "gelombang biru" yang diklaim BN menyusul kemenangan di Johor, Amirudin menepisnya sebagai narasi yang sengaja dibangun lawan. "Itu pasti narasi yang ingin mereka ciptakan. Di sini, kami memiliki sejarah kepemimpinan sendiri dan kekuatan Menteri Besar. Kami sebelumnya telah bertahan dan menyerap 'gelombang hijau' di Selangor dan Negeri Sembilan," tegasnya. Ia menekankan bahwa PH akan terus menawarkan solusi berdasarkan konsep Malaysia Madani dan persatuan nasional, bukan retorika yang memecah belah masyarakat.

Pemilihan ini menjadi ujian penting bagi PH, tidak hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa koalisi mampu beradaptasi dengan dinamika politik yang semakin kompleks. Bagi pengamat politik, hasil akhir akan menentukan arah koalisi di tingkat nasional, terutama dalam menghadapi pemilu mendatang.

Di Indonesia, dinamika serupa kerap terjadi, di mana koalisi partai harus berhadapan dengan aliansi baru dan perubahan preferensi pemilih. Pengalaman Negeri Sembilan bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga konsistensi program dan membangun narasi yang inklusif di tengah kompetisi politik yang ketat.

Dengan kampanye yang masih berlangsung hingga menit terakhir, pertanyaan besarnya adalah apakah PH mampu mempertahankan dominasinya atau justru kehilangan kursi akibat pergeseran dukungan. Jawabannya akan segera diketahui saat hasil resmi diumumkan.