Hamas Setujui Peta Jalan Perlucutan Senjata: Gencatan Senjata Gaza Memasuki Babak Baru

Washington, 31 Juli 2026 — Hamas secara resmi menyetujui kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri perang dengan Israel, termasuk ketentuan tentang perlucutan senjata dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pengumuman ini disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Kamis malam, menandai langkah maju yang signifikan dalam proses perdamaian yang telah berlarut-larut.

Kesepakatan ini muncul setelah berbulan-bulan negosiasi alot, dengan isu perlucutan senjata menjadi batu sandungan utama sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober lalu. Di bawah kerangka yang disepakati, sebuah komite yang dibentuk oleh Board of Peace — badan yang digagas Trump untuk mengelola Gaza — akan mengawasi proses penyimpanan senjata militan. Hamas juga menegaskan bahwa mereka mengharapkan mediator dan Board of Peace untuk menjamin kepatuhan Israel terhadap ketentuan penarikan pasukannya.

Ghazi Hamad, anggota tim negosiasi Hamas, menyatakan bahwa langkah ini merupakan "konsesi demi menyelamatkan rakyat kami di Jalur Gaza dari pembunuhan dan pengungsian." Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan campur tangan dalam proses perlucutan senjata, melainkan akan ditangani oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel.

Ketegangan di lapangan masih terasa. Meski gencatan senjata telah disepakati, serangan udara Israel pada Kamis menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua anak-anak, menurut pejabat kesehatan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan di lapangan masih menghadapi tantangan besar.

Board of Peace, dalam pernyataan di platform X, mengonfirmasi bahwa Hamas telah "menyetujui peta jalan terperinci untuk mengimplementasikan fase-fase berikutnya dari gencatan senjata Gaza." Organisasi tersebut menambahkan bahwa fokus kini beralih ke implementasi, dan NCAG akan segera memulai transisi bertahap menuju otoritas penuh. Sementara itu, Trump dalam unggahan media sosialnya menyatakan bahwa setelah perlucutan senjata selesai, pasukan Israel akan menarik diri dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan Gaza.

Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, menyebut kesepakatan ini sebagai hasil "negosiasi yang sangat sulit selama berbulan-bulan." Ia menekankan bahwa "implementasi dan verifikasi harus nyata," dan penarikan pasukan harus berjalan seiring dengan proses perlucutan senjata. Pernyataan ini menggarisbawahi kerumitan teknis yang masih harus diatasi.

Diplomat yang berbicara tanpa menyebut nama kepada AFP menyatakan bahwa peta jalan ini menawarkan "jalan yang seimbang dan pragmatis ke depan, dengan semua senjata dilucuti dan transisi tanggung jawab secara bertahap kepada pemerintah teknokrat." Sumber tersebut menegaskan prinsip "satu otoritas, satu hukum, satu senjata," tanpa pengecualian. Mekanisme verifikasi akan dibentuk untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak.

Namun, keraguan masih menyelimuti. Sumber politik Israel, sebelum pengumuman kesepakatan, menyatakan bahwa proposal tersebut tidak "memuaskan" tuntutan Israel. Israel menuntut perlucutan senjata total Hamas, termasuk penghapusan semua senjata dari Gaza dan demiliterisasi penuh sebagai prasyarat. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa isu Gaza tidak dibahas sama sekali dalam pertemuan antara Netanyahu dan Trump di Washington.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, Indonesia akan mengamati dengan cermat bagaimana kesepakatan ini diimplementasikan. Pemerintah Indonesia telah lama menyerukan solusi dua negara dan penghentian kekerasan di Gaza. Keberhasilan kesepakatan ini dapat membuka jalan bagi stabilitas regional yang lebih luas, yang pada gilirannya berdampak pada harga energi dan arus perdagangan global, termasuk bagi Indonesia.

Meskipun ada optimisme, jalan ke depan masih panjang. Pertemuan mediator berikutnya, yang dijadwalkan di Kairo, akan menjadi ujian nyata bagi komitmen semua pihak. Pertanyaannya, akankah kesepakatan ini mampu bertahan di tengah ketidakpercayaan yang mendalam dan kekerasan yang masih berlanjut di lapangan? Atau akankah ini menjadi babak baru dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun?