Tragedi Mal Kumamoto: Perusahaan Akui Perintah Karyawan Kembali ke Toko Sebelum Ledakan

KUMAMOTO — Duka mendalam menyelimuti keluarga Kurumi Otake, 22 tahun, yang menjadi salah satu korban ledakan di Aeon Mall Kumamoto pada 28 Juli lalu. Perusahaan tempatnya bekerja, Habita, akhirnya mengakui bahwa Otake dan seorang rekannya tewas setelah diperintahkan kembali ke dalam toko untuk mengamankan uang hasil penjualan ke brankas. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh manajemen Habita kepada keluarga korban pada 2 Agustus, memicu gelombang kritik terhadap prosedur keselamatan yang dinilai mengabaikan risiko pascagempa.

Ledakan yang mengguncang pusat perbelanjaan itu terjadi tak lama setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,7 melanda Prefektur Kumamoto. Menurut keterangan manajemen Habita, dua karyawan yang bertugas di toko barang umum di lantai dua mal tersebut sempat keluar menyelamatkan diri. Namun, salah satu dari mereka, yang diidentifikasi sebagai karyawan yang diperintahkan mengamankan uang, kembali masuk bersama Otake. Saat itulah ledakan terjadi, merenggut nyawa keduanya.

Kronologi ini baru terungkap setelah pihak keluarga mempertanyakan kejelasan informasi dari perusahaan. Pada malam hari tanggal 2 Agustus, para eksekutif Habita, termasuk Presiden Keima Ueno, menghadiri acara pemakaman Otake. Mereka menyerahkan dokumen berisi rangkuman kejadian dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ibu Otake, dengan mata berkaca-kaca, hanya mampu berkata, "Anak saya tidak akan kembali lagi." Ueno, dalam kesempatan itu, menyatakan, "Saya dipenuhi penyesalan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang berduka."

Insiden ini menyoroti dilema yang sering dihadapi pekerja ritel di kawasan rawan bencana: antara menjalankan instruksi atasan dan keselamatan diri. Para ahli keselamatan kerja menilai bahwa prosedur yang mengutamakan pengamanan aset di atas nyawa karyawan adalah kelalaian serius. "Dalam situasi darurat, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas mutlak. Instruksi untuk kembali ke area berisiko, apalagi tanpa evaluasi kondisi, sangat tidak dapat dibenarkan," ujar seorang analis keselamatan kerja yang enggan disebut namanya.

Bagi Indonesia, tragedi ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya budaya keselamatan kerja, terutama di sektor ritel yang tersebar di daerah rawan gempa seperti Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa banyak pusat perbelanjaan di Indonesia belum memiliki prosedur evakuasi yang teruji untuk skenario gempa susulan yang memicu kebakaran atau ledakan. Kasus Kumamoto menunjukkan bahwa regulasi yang ada pun tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penegakan disiplin dan pelatihan rutin.

Lebih jauh, insiden ini membuka pertanyaan tentang tanggung jawab hukum perusahaan. Di Jepang, kasus seperti ini dapat berujung pada tuntutan pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan perlindungan bagi pekerja, namun implementasinya sering kali lemah. Apakah perusahaan ritel di Indonesia akan belajar dari kasus ini, atau justru mengabaikannya hingga tragedi serupa terjadi di dalam negeri?

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Kumamoto masih menyelidiki penyebab pasti ledakan, termasuk kemungkinan kebocoran gas. Sementara itu, keluarga korban menuntut transparansi penuh dari Habita, tidak hanya soal kronologi, tetapi juga soal kompensasi dan perbaikan sistem keselamatan. Pertanyaan yang menggantung: akankah permintaan maaf ini diikuti dengan perubahan nyata, atau hanya menjadi formalitas belaka?