Audit Internal Law Society Singapura: Temukan Kelemahan Signifikan dalam Kepemimpinan dan Tata Kelola

Audit internal terhadap Law Society of Singapore (LawSoc) mengungkap adanya kelemahan signifikan dalam kepemimpinan, budaya kerja, dan tata kelola selama periode 2022 hingga 2025. Temuan ini disampaikan Menteri Hukum Singapura, Edwin Tong, dalam jawaban tertulis di parlemen, Rabu (5/8). Meski demikian, investigasi tersebut tidak menemukan bukti adanya penyimpangan finansial yang disengaja atau upaya menutup-nutupi.

Pengungkapan ini berawal dari surat elektronik anonim yang diterima Kementerian Hukum (MinLaw) dan Kementerian Tenaga Kerja pada 13 September 2025. Isinya memuat berbagai tuduhan terkait perilaku tidak pantas di tempat kerja, kelemahan pengawasan, serta kekurangan dalam penanganan pengaduan dan mekanisme perlindungan pelapor. Tuduhan tersebut disebut serius dan mencakup praktik internal yang berlangsung sejak tiga tahun terakhir.

Menanggapi laporan itu, MinLaw meneruskan kasus ini ke Dewan LawSoc untuk diselidiki. Dewan kemudian menunjuk Komite Audit yang beranggotakan pihak internal dan eksternal untuk melakukan investigasi independen. Komite menyerahkan laporannya pada 5 Juni 2026, dan salinannya disampaikan ke MinLaw sebulan kemudian. Temuan utama menyoroti kelemahan dalam pengendalian internal atas praktik administratif dan keuangan, serta kekurangan dalam proses penanganan keluhan.

Menteri Tong menegaskan bahwa kegagalan semacam ini tidak dapat ditoleransi dalam institusi sepenting LawSoc. Menurutnya, hal tersebut dapat menggerus kepercayaan publik dan profesi hukum, serta berdampak pada kesejahteraan karyawan. Ia menekankan pentingnya Dewan saat ini untuk mempertimbangkan temuan secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola serta akuntabilitas.

Dewan LawSoc sendiri telah menyatakan menerima temuan Komite Audit dan mulai menerapkan sejumlah rekomendasi. Anggota juga diundang dalam pertemuan tertutup pada Agustus untuk membahas hasil audit. MinLaw menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berharap LawSoc segera menunjukkan kemajuan nyata dalam perbaikannya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi organisasi profesi di kawasan, termasuk Indonesia, bahwa tata kelola internal yang lemah dapat berdampak luas pada kepercayaan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, institusi serupa di Indonesia perlu memastikan mekanisme pengaduan dan pengawasan berjalan efektif untuk mencegah masalah serupa.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana rekomendasi audit akan diimplementasikan secara konsisten dan apakah akan ada perubahan struktural yang lebih mendasar di LawSoc. MinLaw sendiri menegaskan komitmennya untuk memastikan LawSoc memenuhi standar tertinggi tata kelola dan akuntabilitas institusional.