Menjelang KTT Trump-Xi September, Pejabat Tinggi AS dan China Gelar Pembicaraan Virtual
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan USTR Jamieson Greer melakukan panggilan video dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng untuk mematangkan agenda pertemuan puncak kedua pemimpin.
- Pembicaraan menyoroti kepatuhan China terhadap komitmen ekspor tanah jarang dan produk pertanian, serta kekhawatiran Beijing atas tarif baru AS yang mencapai 12,5 persen.
- KTT lanjutan antara Donald Trump dan Xi Jinping dijadwalkan pada 24 September di Gedung Putih, menandai upaya stabilisasi hubungan di tengah rivalitas geopolitik.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan China mulai memanaskan mesin diplomasi menjelang pertemuan puncak yang direncanakan pada September mendatang. Dalam sebuah panggilan video pada Kamis (31/7), Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer berbicara dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, yang menjadi ujung tombak negosiasi perdagangan Beijing dengan Washington.
Bessent, melalui unggahan di platform X, menegaskan bahwa ia menekankan pentingnya China memenuhi komitmennya terkait ekspor tanah jarang (rare earths) dan produk pertanian Amerika. Pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan teknis untuk KTT antara Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada 24 September.
Media resmi China melaporkan bahwa ketiga pejabat tersebut mengadakan diskusi yang digambarkan sebagai “terbuka, mendalam, dan konstruktif” mengenai kesepakatan yang telah dicapai oleh Xi dan Trump dalam pertemuan bilateral di Beijing pada pertengahan Mei lalu. Namun, Beijing juga menyampaikan “keprihatinan serius” atas kebijakan pembatasan ekonomi dan perdagangan terbaru yang diterapkan Washington.
Langkah tarif baru yang diumumkan pekan lalu oleh pemerintahan Trump menjadi latar belakang yang menegangkan. Tarif tersebut menyasar 60 mitra dagang utama AS, termasuk China, Jepang, dan Uni Eropa, dengan tuduhan bahwa negara-negara tersebut tidak cukup keras mencegah masuknya barang yang diproduksi dengan kerja paksa. China, sebagai mitra dagang terbesar AS, menjadi sasaran utama kebijakan ini.
Bessent juga mengungkapkan bahwa ketiga pejabat membahas pembentukan forum perdagangan dan investasi baru AS-China. Forum ini dimaksudkan sebagai “mekanisme untuk memastikan kemajuan konkret menuju hubungan ekonomi yang lebih seimbang, adil, dan konstruktif” antara dua negara adidaya tersebut. Inisiatif ini menandai upaya untuk melembagakan dialog ekonomi di tengah ketegangan yang masih membara.
Bagi Indonesia, dinamika hubungan AS-China memiliki dampak langsung. Sebagai negara yang juga terkena tarif baru AS (10% untuk beberapa produk), Jakarta perlu mencermati apakah forum baru ini akan membuka peluang diversifikasi perdagangan atau justru memperketat persaingan di pasar global. Apalagi, Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia, yang menjadi komponen kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik—sektor yang juga menjadi ajang persaingan strategis AS dan China.
Pertemuan puncak Trump-Xi pada September nanti akan menjadi ujian apakah retorika keras dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan konkret, atau justru sebaliknya memperdalam jurang pemisah. Dengan tarif baru yang baru saja diberlakukan, kedua pemimpin memiliki pekerjaan rumah besar untuk menstabilkan hubungan yang terus diwarnai saling curiga dan kepentingan nasional yang sulit dijembatani.



