Menhan AS Batalkan Serangan ke Iran: Desakan Teluk dan Negosiasi yang Belum Tuntas
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump mengurungkan rencana serangan besar ke Iran setelah mendapat masukan dari pemimpin Arab Saudi, Qatar, dan UEA.
- Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran eskalasi yang dapat memicu gangguan ekonomi global dan serangan balasan Iran ke negara-negara Teluk.
- Negosiasi baru dijadwalkan segera, namun Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali ke status sebelum perang.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya memutuskan untuk menunda serangan militer ke Iran yang sempat direncanakan sebagai operasi terbesar sejak Perang Dunia II. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari para pemimpin negara Teluk, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang mendesak agar diplomasi diberi kesempatan lebih dulu.
Dalam pernyataannya di Air Force One, Minggu (2/8/2026), Trump mengaku telah bertanya langsung kepada Putra Mahkota apakah lebih memilih serangan atau kesepakatan. "Mereka bilang lebih memilih kesepakatan daripada serangan, karena kita tidak tahu ke mana serangan itu akan berujung," ujarnya. Padahal sehari sebelumnya, Trump sempat menyatakan kehilangan kepercayaan pada negosiasi dan mengancam akan menghantam Iran dengan keras.
Keputusan ini merupakan pembalikan sikap yang berulang kali terjadi sejak AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu. Trump beberapa kali mengumumkan penghentian serangan, namun kemudian kembali terjadi pertempuran. Kini, ia mengklaim bahwa kesepakatan dengan Iran sudah di ambang pintu, mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan penyelesaian masalah program nuklir Iran.
Namun, sikap Iran masih ambigu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa Selat Hormuz "tidak akan pernah kembali ke status sebelum 28 Februari." Iran juga tengah berdiskusi dengan Oman mengenai jalur pelayaran, tetapi belum ada pembicaraan resmi untuk membuka kembali selat yang menjadi jalur sekitar seperlima energi dunia itu.
Di balik layar, kekhawatiran terbesar negara-negara Teluk adalah dampak ekonomi jika konflik meluas. Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dalam percakapan telepon dengan Trump, menyampaikan bahwa eskalasi dapat menghancurkan ekonomi global jika Iran membalas dengan menyerang sekutu AS di kawasan. Arab Saudi, UEA, dan Qatar merasa mampu bertahan, tetapi Kuwait dinilai lebih rentan terhadap serangan milisi yang didukung Iran di Irak.
Menurut seorang pejabat regional yang terlibat dalam mediasi, proposal yang diumumkan Trump akhir pekan lalu mencakup gencatan senjata, pembukaan Selat Hormuz, dan penghentian serangan di seluruh kawasan. Sebagai imbalan, AS akan mengakhiri blokade laut dan mengizinkan Iran mengekspor minyak. Namun, kesepakatan belum final dan mediasi masih berlangsung. Trump menyebut negosiasi akan dilanjutkan "besok sore," tetapi tidak merinci pihak yang terlibat.
Di dalam negeri Iran, muncul perpecahan antara kelompok yang menolak negosiasi dengan AS dan mereka yang percaya tekanan militer dapat membawa kemenangan di meja perundingan. Menteri Pertahanan Iran menyatakan negara itu "tidak terkejut maupun pasif" dan tetap waspada terhadap ancaman AS. Sementara itu, Israel yang disebut Trump akan ikut menerapkan gencatan senjata, belum memberikan komentar resmi.
Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi langsung terhadap harga energi dan stabilitas kawasan. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi menaikkan harga BBM dan memicu inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika ini, terutama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertanyaannya, akankah diplomasi kali ini benar-benar membuahkan hasil, atau hanya jeda sesaat sebelum badai kembali datang?
