Debat Parlemen Singapura: Oposisi Dorong Jaring Pengaman Pekerja, Pemerintah Tegaskan Model Ekonominya Terbukti

Parlemen Singapura menjadi panggung perdebatan sengit mengenai masa depan ekonomi dan jaring pengaman sosial, ketika Partai Pekerja (WP) mendesak pemerintah untuk mengadopsi model pertumbuhan yang lebih berpihak pada pekerja, sementara kubu pemerintah menegaskan bahwa strategi yang berjalan selama ini telah membuahkan hasil nyata bagi generasi demi generasi warga Singapura.

Dalam mosi yang diajukan oleh Kenneth Tiong dan Jamus Lim, WP tidak hanya menyoroti angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menuntut pengukuran yang lebih jujur tentang bagaimana pertumbuhan didistribusikan. Kenneth Tiong, dalam pidatonya, menggarisbawahi perlunya struktur pertumbuhan yang tidak hanya mengejar angka agregat, melainkan juga memastikan bahwa pekerja, pemilik usaha, dan wirausahawan mendapatkan bagian pendapatan nasional yang adil. Ia bahkan menyinggung bahwa dalam jangka menengah-panjang, pemerataan harus muncul dari mekanisme pertumbuhan itu sendiri, bukan sekadar dari program redistribusi seperti voucher atau rabat.

Ketua WP, Pritam Singh, kembali mengangkat isu yang telah lama diperjuangkannya: legislasi pesangon minimum. Ia menyoroti ironi bahwa meskipun delapan dari sepuluh pekerja yang terkena PHK menerima pesangon sesuai atau di atas pedoman tripartit selama 2020-2025, masih ada sekitar 3.000 pekerja pada 2024 yang tidak menerima pesangon sama sekali atau menerima di bawah standar. “Pekerja di Singapura tidak memiliki hak hukum atas pesangon. Mereka bergantung pada niat baik pengusaha atau kekuatan negosiasi setelah kehilangan pekerjaan,” tegas Singh, merujuk pada celah yang tidak dapat ditutup oleh pedoman non-mengikat.

Menanggapi desakan tersebut, Menteri Perdagangan dan Industri, Tan See Leng, menegaskan bahwa bantuan finansial saat menganggur atau menjalani pelatihan ulang hanyalah “ruang napas” yang harus dihubungkan dengan jalur kembali bekerja. Ia menolak gagasan menahan laju teknologi demi melindungi pekerjaan lama, dan lebih memilih menyiapkan pekerja dengan keterampilan relevan agar mampu beradaptasi. Sementara itu, Menteri Transportasi dan Keuangan Kedua, Jeffrey Siow, membela rekam jejak pemerintah: “Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan pekerjaan lebih baik dan penghidupan yang lebih layak. Dan dengan ukuran itu, model ekonomi Singapura telah menghadirkan hasil bagi generasi ke generasi.”

Di tengah perdebatan, Menteri Negara untuk Tenaga Kerja, Dinesh Vasu Dash, membantah tudingan bahwa model ekonomi Singapura gagal. Ia memaparkan data ketenagakerjaan yang menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja, dengan pendapatan riil yang meningkat dan ketimpangan yang menurun. “Beberapa pihak membandingkan Singapura dengan negara industri lain yang mengandalkan perusahaan lokal, tetapi pada ukuran yang sebanding, upah di Singapura lebih tinggi, baik di median maupun di tingkat bawah,” ujarnya. Namun, ia mengakui bahwa transisi struktural sedang berlangsung dan pemerintah harus tetap adaptif.

Isu lain yang mengemuka adalah usulan WP untuk skema asuransi PHK yang bersifat universal, berbeda dengan Skema Dukungan Pencari Kerja (Jobseeker Support Scheme) yang digagas pemerintah. Fadli Fawzi dari WP berpendapat bahwa skema tersebut lebih menjamin kepastian bagi pekerja, tanpa proses aplikasi yang berbelit. Sementara itu, Patrick Tay dari kubu pemerintah dan NTUC menekankan efektivitas skema yang ada, yang tidak membebani iuran tambahan pada pekerja dan pengusaha. Dinesh Vasu Dash menilai kedua skema itu pada dasarnya serupa, hanya saja skema pemerintah lebih menekankan pada upaya kembali bekerja.

Bagi Indonesia, perdebatan ini relevan dengan wacana jaring pengaman sosial di tengah dinamika pasar kerja. Meskipun Indonesia telah memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), cakupan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas pasar kerja dengan perlindungan pekerja, serta bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjadi tantangan bersama yang membutuhkan jawaban kontekstual.

Ke depan, Singapura tampaknya akan terus menguji ketahanan model ekonominya. Akankah pemerintah mengadopsi sebagian usulan oposisi, seperti memperkuat skema dukungan pencari kerja untuk mencakup lebih banyak profesional dan eksekutif? Atau justru WP yang akan berhasil meyakinkan publik tentang perlunya perubahan struktural yang lebih mendasar? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan di negara kota tersebut, dan menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang bergulat dengan isu serupa.