Mogok Makan 26 Hari, Aktivis India: Pemuda Kini Tak Takut Melawan Pemerintah Modi

Gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh anak muda India telah secara signifikan melemahkan posisi Perdana Menteri Narendra Modi. Hal ini diungkapkan oleh aktivis terkemuka Sonam Wangchuk, yang aksi mogok makannya menjadi katalis bagi gerakan protes tersebut. Dalam wawancara dengan BBC, Wangchuk menegaskan bahwa atmosfer politik di negara itu telah berubah drastis setelah demonstrasi massal yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan pada 25 Juli lalu.

Wangchuk, yang kini berusia 59 tahun, menyebut bahwa anak muda India kini memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk "mengubah keadaan jika mereka mau" dan tidak lagi merasa harus "menerima segalanya dengan pasrah". Gerakan yang dijuluki "kecoa" ini merupakan salah satu bentuk pembangkangan publik terbesar terhadap pemerintahan Modi yang telah berkuasa sejak 2014. Nama gerakan ini sendiri berasal dari pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan sebagian pengangguran muda dengan "kecoa" dalam sebuah sidang pengadilan.

Wangchuk menjalani puasa selama 26 hari di tengah teriknya musim panas Delhi pada Juni-Juli lalu, hanya mengonsumsi garam dan air. Ia mengaku kehilangan 11 kilogram berat badannya, dan kini telah pulih enam kilogram. Selama enam hari terakhir puasanya, ia dipaksa dirawat di rumah sakit yang menurutnya "lebih mirip penjara". Aksi protes yang awalnya dipicu oleh kebocoran soal ujian negara ini kemudian berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan pada hari setelah Wangchuk mengakhiri mogok makannya menjadi bukti nyata tekanan yang dihadapi pemerintah. Sejak itu, Modi mengumumkan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili para tersangka kebocoran soal, menunjuk seorang miliarder teknologi untuk memimpin reformasi sistem ujian, serta menjanjikan kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang bunuh diri akibat kebocoran soal. Namun, Wangchuk menilai langkah-langkah tersebut belum menyentuh akar permasalahan.

Masalah mendasar yang dihadapi India adalah tingkat pengangguran lulusan yang berkisar 35-40% selama 25 tahun terakhir. Menurut Wangchuk, sistem ujian saat ini tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ujian yang didominasi soal pilihan ganda dirancang untuk menilai jutaan siswa secara efisien, tanpa mempertimbangkan efektivitasnya dalam mengukur keterampilan dan pemahaman. Hal ini pada gilirannya membentuk metode pengajaran di sekolah-sekolah. Jika ujian lebih menekankan pada pengalaman praktis dan bakat, sekolah mungkin akan menyesuaikan metode mereka dan membantu mengatasi krisis lapangan kerja di India.

Wangchuk, yang berlatar belakang insinyur dan ahli pendidikan, menekankan perlunya perencanaan jangka panjang. "Perlu ada perencanaan tentang seperti apa dunia dan negara ini dalam 15 tahun ke depan," ujarnya. Ia percaya bahwa mengubah cara anak-anak diajar dapat membantu memastikan mereka "tidak menjadi pengangguran dan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja tidak kekurangan orang". Pemerintah India sendiri membantah adanya krisis pengangguran, dengan menyebut klaim tersebut berlebihan dan menegaskan bahwa kebijakan makroekonomi mereka tetap kuat.

Meskipun ada arahan dari Mahkamah Agung agar tidak mengambil tindakan koersif terhadap pengunjuk rasa yang tidak memiliki catatan kriminal, banyak anggota gerakan "Partai Rakyat Kecoa" yang masih menghadapi tuntutan hukum, pelecehan polisi, dan intimidasi di media sosial. Namun, Wangchuk tetap optimis. "Dalam beberapa hari terakhir, saya pikir ada kemajuan yang baik," katanya. Ia meyakini bahwa keterlambatan pemerintah dalam merespons tuntutan, khususnya lamanya waktu sebelum Pradhan mundur, telah memberikan kesempatan bagi anak muda untuk membangun kepercayaan diri dan persatuan.

Wangchuk memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat, protes dapat kembali terjadi dan meluas melampaui isu pendidikan. Ia menunjuk pada kekalahan BJP dalam dua dari tiga pemilihan sela pekan ini, termasuk kursi di Bihar yang telah dipegang partai itu selama lebih dari 30 tahun, sebagai bukti bahwa kerusakan sudah mulai terasa. Meski demikian, ia masih memberi ruang bagi pemerintah untuk berbenah. "Saya selalu percaya bahwa orang bisa menyadari kesalahan mereka dan memperbaikinya. Jadi saya akan memberi mereka kesempatan itu," ujarnya.

Kembali ke kampung halamannya di Leh, Ladakh, Wangchuk menegaskan keyakinannya pada kekuatan mogok makan sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan, terinspirasi dari filosofi Mahatma Gandhi. Ia telah beberapa kali melakukan mogok makan untuk menuntut otonomi yang lebih besar bagi Ladakh dan menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merusak lingkungan. Meski tujuannya belum tercapai, ia meyakini bahwa "menyakiti diri sendiri membuat pemerintah merasa berbeda, dibandingkan jika kita menggunakan kekerasan". Ditanya apakah ia berniat mencalonkan diri dalam pemilu, Wangchuk menjawab tidak, karena ia lebih memilih memberdayakan orang lain untuk melakukannya.

Fenomena ini menarik untuk dicermati dari perspektif Indonesia. Meskipun konteks politik dan sosialnya berbeda, gelombang protes yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan dan kurangnya lapangan kerja juga relevan dengan dinamika yang terjadi di dalam negeri. Tingginya angka pengangguran terdidik dan kesenjangan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri menjadi tantangan serupa yang dihadapi banyak negara berkembang. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah pemerintah Indonesia cukup responsif terhadap aspirasi generasi mudanya, atau justru akan menghadapi gejolak serupa?