Hasina Nekat Kembali ke Bangladesh Meski Terancam Hukuman Mati: Pertaruhan Politik di Tengah Krisis

Sheikh Hasina, perdana menteri Bangladesh yang digulingkan pada 2024, bertekad kembali ke tanah airnya pada Desember mendatang, meskipun ia telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan khusus di Dhaka atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pidato audio yang disiarkan di hadapan wartawan di Foreign Correspondents' Club, New Delhi, pada peringatan dua tahun lengsernya, perempuan berusia 78 tahun itu menegaskan bahwa ia "harus pulang", meski menolak merinci tanggal dan rencana pastinya.

Langkah ini merupakan pertaruhan besar bagi Hasina, yang selama ini tinggal di pengasingan di India setelah melarikan diri dari Dhaka di tengah gelombang protes massal yang menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar akibat tembakan aparat keamanan. Pengadilan khusus menjatuhkan vonis mati tahun lalu setelah menemukan bukti bahwa ia memerintahkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran, termasuk rekaman panggilan telepon yang diverifikasi oleh BBC Eye. Hasina membantah semua tuduhan dan menyebutnya bermotif politik, tetapi penyelidik PBB menemukan pola kekerasan sistematis yang dilakukan pemerintahannya untuk bertahan.

Keputusan Hasina untuk kembali terjadi di tengah situasi politik yang berubah drastis. Setelah pengunduran dirinya, pemerintahan interim dibentuk, dan pada Februari lalu Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memenangkan pemilu, dengan Tarique Rahman sebagai perdana menteri. Pemerintah baru dengan tegas menolak kehadiran Hasina di India dan menuntut ekstradisinya, sebuah permintaan yang masih dievaluasi oleh New Delhi. Kementerian luar negeri Bangladesh bahkan menyatakan "geram" karena India mengizinkan Hasina berbicara di depan publik, dan menegaskan bahwa rakyat Bangladesh tidak akan pernah kembali ke "hari-hari gelap fasisme".

Bagi Indonesia, dinamika politik Bangladesh ini relevan mengingat keduanya adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan, dengan hubungan dagang yang terus tumbuh. Stabilitas Bangladesh penting bagi rantai pasok tekstil dan produk manufaktur yang juga melibatkan perusahaan Indonesia. Jika Hasina benar-benar kembali dan memicu ketidakstabilan, dampaknya bisa merembet ke harga komoditas dan arus investasi di Asia Selatan. Selain itu, pola krisis politik yang berujung pada kekerasan massa ini menjadi pelajaran bagi negara-negara berkembang tentang pentingnya dialog dan transisi kekuasaan yang damai.

Di sisi lain, keputusan Hasina juga menyoroti keretakan internal di tubuh Awami League. Banyak kader tingkat menengah yang merasa ditinggalkan oleh para pemimpin puncak yang melarikan diri ke luar negeri, sementara mereka harus menghadapi kekerasan dan penangkapan di dalam negeri. Mohammad Ali Arafat, mantan menteri kabinet Hasina yang kini juga di pengasingan, memperingatkan bahwa jika Hasina tidak kembali, kekerasan akan terus berlanjut dan partainya akan "dimusnahkan". Namun, analis politik David Bergman menilai bahwa kembalinya Hasina adalah langkah nekat yang berisiko tinggi, karena ia akan langsung ditangkap begitu menginjakkan kaki di Dhaka.

Jika Hasina benar-benar kembali, skenario yang paling mungkin adalah penangkapan dan pengadilan yang akan memicu gelombang demonstrasi dari pendukung BNP, Partai Kewarganegaraan Nasional (NCP), dan kelompok Islamis yang menuntut eksekusi hukuman mati. Namun, ketidakhadirannya juga akan mempercepat keruntuhan Awami League dan meninggalkan para pendukungnya dalam ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah langkah Hasina ini merupakan pengorbanan pribadi untuk menyelamatkan partainya, atau justru akan memperdalam krisis politik Bangladesh? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi yang jelas, keputusan ini akan menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di negara berpenduduk lebih dari 170 juta jiwa itu.