Janji Menteri Besar Negeri Sembilan: Pemerintahan Bersih dan Transparan di Bawah Koalisi Baru

KUALA PILAH — Datuk Ismail Lasim resmi memegang tampuk kepemimpinan Negeri Sembilan sebagai Menteri Besar kesembilan, dengan janji tegas untuk menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan efektif. Dalam pidato pelantikannya di Istana Besar Seri Menanti, ia menegaskan bahwa amanat rakyat bukan sekadar kehormatan, melainkan panggilan untuk membuktikan bahwa pemerintah yang diberi mandat akan bekerja keras dan mendengarkan aspirasi warga.

Pelantikan ini menjadi tonggak baru bagi Negeri Sembilan setelah koalisi Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) memenangkan pemilu negara bagian akhir pekan lalu. BN meraih 25 kursi, sementara PN mengantongi 11 kursi dari total 36 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN). Kemenangan telak ini memberi landasan kuat bagi pemerintahan baru, meski Ismail mengakui tanggung jawab yang diembannya sangat besar.

Dalam pidato sumpahnya, Ismail, yang juga menjabat sebagai ketua penerangan Umno negeri, berikrar untuk menjunjung tinggi kedaulatan Yang di-Pertuan Besar, menjaga martabat institusi kerajaan, serta mempertahankan prinsip-prinsip konstitusi federal dan negeri. Ia menekankan pentingnya semangat monarki konstitusional dan demokrasi parlementer dalam setiap langkah administrasi. "Saya akan selalu mematuhi titah, nasihat, dan pandangan Baginda dalam menjalankan segala urusan pemerintahan negeri," ujarnya.

Ismail juga menyoroti komitmennya untuk memastikan kebijakan pemerintah berpusat pada rakyat, berlandaskan keadilan, integritas, dan dilaksanakan secara transparan. Pembangunan negeri, menurutnya, harus berkelanjutan, menyeluruh, dan inklusif—dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru tidak akan mengabaikan daerah-daerah tertinggal.

Setelah upacara pelantikan, Ismail menggelar konferensi pers pertamanya sebagai Menteri Besar. Ia mengungkapkan bahwa susunan Dewan Eksekutif (eksco) ditargetkan rampung pada Jumat pekan ini. Rencananya, ia akan berkonsultasi dengan Ketua BN, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, sebelum mengajukan daftar nama kepada Tuanku Muhriz untuk mendapatkan persetujuan. "Saya berharap susunan eksco selesai Jumat untuk diserahkan kepada Baginda," katanya.

Menariknya, Ismail memastikan komposisi eksco akan melibatkan wakil dari BN dan PN, mencerminkan semangat koalisi yang telah dibangun sebelum pemilu. Meski demikian, ia belum memutuskan apakah akan ada portofolio baru. Yang jelas, jumlah anggota eksco tetap dipertahankan sebanyak 10 orang. Keputusan ini diambil untuk menjaga efektivitas pemerintahan, meski beberapa pihak menilai jumlah tersebut terlalu sedikit untuk mengakomodasi kepentingan politik yang beragam.

Ismail juga menanggapi pertanyaan tentang ketidakhadiran sejumlah anggota Umno pada upacara pelantikan. Ia bersikap diplomatis dengan menyebut mereka mungkin memiliki komitmen lain, mengingat upacara baru diumumkan malam sebelumnya. "Mereka yang tidak hadir mungkin sudah memiliki rencana lain untuk pagi ini," ujarnya, mencoba meredam spekulasi adanya ketidakharmonisan internal.

Soal hubungan dengan pemerintah federal, Ismail optimistis tidak akan ada hambatan berarti. Pasalnya, Malaysia saat ini dipimpin oleh pemerintahan persatuan yang melibatkan BN di dalamnya. "Seharusnya tidak ada masalah karena ini adalah pemerintahan persatuan," tegasnya. Optimisme ini penting mengingat koordinasi antara pemerintah negeri dan federal sangat krusial untuk kelancaran pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, Ismail telah menetapkan hari ini sebagai hari libur negeri dengan persetujuan Sultan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk rasa syukur atas partisipasi dan kerja keras semua pihak selama masa kampanye pemilu. "Ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan bekerja keras selama kampanye," jelasnya.

Langkah Ismail dalam menyusun pemerintahan akan menjadi sorotan utama dalam pekan-pekan mendatang. Pertanyaannya, mampukah ia menjaga keseimbangan antara kepentingan koalisi dan tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih? Dengan modal kemenangan besar, tekanan untuk membuktikan diri pun semakin tinggi. Semua mata kini tertuju pada komposisi eksco dan kebijakan awal yang akan diambil—apakah benar-benar berpihak pada kepentingan publik atau sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan.