Sidang Impeachment Sara Duterte Masuki Babak Audit: Jejak Dana Rp2 Miliar Dipertanyakan

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, memasuki babak baru yang krusial pekan ini. Fokus persidangan bergeser dari penelusuran aliran dana ke pemeriksaan kepatuhan pencairan dan pertanggungjawaban dana rahasia senilai 612,5 juta peso yang diterima Kantor Wakil Presiden (OVP) dan Kementerian Pendidikan (DepEd) saat Duterte menjabat sebagai sekretaris. Komisi Audit (COA) dijadwalkan menghadirkan saksi-saksi untuk membeberkan temuan audit mereka, sebuah langkah yang dinilai dapat memperkuat atau justru melemahkan dakwaan terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu.

Juru bicara penuntut, Jude Acidre dari Partai Tingog, mengungkapkan bahwa kesaksian dari COA akan menjadi penentu. "Mereka akan menjelaskan bagaimana dana rahasia diaudit dan bagaimana likuidasi ditinjau, serta apakah dokumen pendukung memenuhi aturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu. Dua auditor yang akan bersaksi lebih dulu adalah Roderick Wamil, mantan auditor negara, dan Celine May Del Campo, auditor pengawas yang masih aktif di Kantor Audit Dana Rahasia dan Intelijen. Selain itu, Marivic Pareja dari Direktorat Manajemen Sumber Daya Informasi Legislatif DPR juga dijadwalkan hadir.

Fase audit ini merupakan kelanjutan dari presentasi awal penuntut yang pekan lalu menghadirkan dua mantan manajer Bank Tanah Filipina, Violeta Constantino dan Nenita Camposano. Kesaksian mereka menjadi fondasi penting: dana sebesar 612,5 juta peso itu berasal dari uang publik yang dikeluarkan Perbendaharaan Nasional dan ditarik seluruhnya secara tunai melalui tujuh cek. Acidre menegaskan, "Terutama, terbukti bahwa dana tersebut berasal dari dana publik. Kedua, terbukti ditarik secara tunai." Rinciannya, empat cek senilai 125 juta peso masing-masing untuk OVP dicairkan antara Desember 2022 hingga Juli 2023 oleh petugas pembayar khusus Gina Acosta, didampingi Asisten Sekretaris Lemuel Ortonio. Sementara tiga cek senilai 37,5 juta peso untuk DepEd dicairkan oleh Edward Fajarda pada periode yang sama.

Yang menarik perhatian senator-hakim dalam persidangan adalah keanehan transaksi tersebut. Penarikan tunai dalam jumlah besar untuk dana yang seharusnya digunakan secara rahasia memicu tanda tanya besar. Apakah ini praktik yang lazim atau justru menyalahi aturan? Pertanyaan ini menjadi sorotan karena Pasal I dakwaan menuding Duterte menyalahgunakan dana tersebut antara 2022 dan 2023. Penuntut berjanji akan membeberkan bagaimana dana itu dipertanggungjawabkan setelah ditarik dari bank, dan kesaksian COA diharapkan dapat mengungkap apakah likuidasi telah sesuai dengan ketentuan dana rahasia dan intelijen.

Kasus ini juga menyorot temuan penyelidikan DPR pada 2024 yang mengungkap dugaan ketidakberesan dalam likuidasi dana, termasuk tanda terima dengan nama-nama yang diduga fiktif seperti "Mary Grace Piattos" dan "Milky Secuya". Sertifikasi dari Otoritas Statistik Filipina dan temuan Biro Investigasi Nasional menunjukkan banyak penerima yang tidak memiliki catatan kelahiran yang cocok, dan sejumlah tanda tangan di tanda terima diduga ditulis oleh orang yang sama. Temuan ini menjadi amunisi bagi penuntut untuk membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi pengelolaan dana publik, terutama dana yang bersifat rahasia. Di Indonesia, mekanisme pengawasan dana intelijen dan operasi juga kerap menjadi sorotan publik. Meskipun regulasi di kedua negara berbeda, prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur tetap menjadi kunci. Jika COA berhasil membuktikan adanya pelanggaran dalam likuidasi, ini dapat menjadi preseden bagi penguatan pengawasan di kawasan Asia Tenggara.

Ke depan, persidangan akan menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan dan politik Filipina. Apakah kesaksian COA akan mengubah arah dakwaan atau justru memberikan ruang bagi pembelaan? Publik menunggu dengan seksama, karena hasilnya tidak hanya menentukan nasib politik Sara Duterte, tetapi juga memberikan sinyal tentang penegakan hukum di negara tersebut.