Pemerintah India Panggil Eksekutif Meta Usai Postingan Modi Diblokir

Pemerintah India secara resmi memanggil sejumlah eksekutif Meta Platforms, perusahaan induk Facebook dan Instagram, untuk memberikan penjelasan terkait pembatasan sementara terhadap unggahan video Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu. Langkah ini menegaskan kembali sikap tegas New Delhi dalam mengawasi konten di platform digital, terutama yang menyangkut figur publik.

Sekretaris Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi, S. Krishnan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meminta Meta untuk datang pada tingkat tertinggi dan menjelaskan insiden tersebut. “Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya, Kamis (30/7). Meski demikian, ia tidak menyebut secara spesifik siapa yang diminta hadir. Meta India sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi tersebut.

Insiden bermula ketika sebuah video pesan Modi yang diunggah di Instagram dan kemudian dibagikan ke Facebook mendadak dibatasi aksesnya di platform kedua. Video itu merupakan pernyataan pertama Modi terkait demonstrasi besar mahasiswa yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Hingga saat ini, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 404 juta kali di Instagram.

Meta sebelumnya menyatakan bahwa pembatasan itu terjadi secara tidak sengaja. Juru bicara perusahaan menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam pemblokiran tersebut. Namun, pemerintah India menilai insiden ini serius mengingat posisi Modi sebagai kepala pemerintahan dan besarnya basis pengguna Facebook di India—yang merupakan pasar terbesar bagi jejaring sosial itu.

Menurut Krishnan, Meta telah berjanji untuk menyusun protokol baru khusus untuk akun-akun tokoh penting guna mencegah kejadian serupa terulang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan implisit bahwa sistem moderasi konten otomatis masih memiliki celah, terutama ketika berhadapan dengan konten bernuansa politik sensitif.

Ketegangan antara pemerintah India dan perusahaan teknologi besar bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, New Delhi kerap memanggil eksekutif Twitter, WhatsApp, dan YouTube untuk meminta pertanggungjawaban atas konten yang dianggap melanggar hukum atau sensitif secara politik. Langkah terbaru terhadap Meta menunjukkan bahwa pemerintah Modi tidak segan-segan menggunakan instrumen regulasi untuk menekan platform global.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mengatur konten digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Pengalaman India menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan negara, hak pengguna, dan kebijakan platform asing masih menjadi pekerjaan rumah yang rumit.

Ke depan, publik akan menanti apakah Meta benar-benar mampu menjalankan protokol baru yang dijanjikan, atau justru insiden serupa kembali terjadi. Pertanyaan mendasar yang mengemuka: sejauh mana negara dapat mengontrol algoritma dan kebijakan moderasi konten milik perusahaan swasta global?