Perang Dagang Robot Humanoid: Beijing Tuding Washington Halangi Industri Dalam Negeri

China secara resmi mengecam keputusan Amerika Serikat yang melarang impor robot humanoid dan quadruped buatan luar negeri, dengan alasan langkah tersebut merupakan upaya sistematis untuk menekan industri teknologi dalam negeri China. Kecaman ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin di Beijing, sehari setelah Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) memasukkan perangkat robotik canggih ke dalam daftar hitam nasional.

Langkah FCC pada Selasa (28/7) itu memperluas daftar larangan yang sebelumnya mencakup drone tertentu serta produk dari perusahaan China seperti Huawei dan China Telecom. Kini, kategori "mobile robots"—yang mencakup robot berkaki dua (humanoid) dan berkaki empat (quadruped)—resmi dilarang diimpor ke AS dengan alasan keamanan nasional. Keputusan ini didasarkan pada temuan gugus tugas Gedung Putih yang menyimpulkan bahwa robot buatan asing dapat menimbulkan risiko keamanan siber terhadap infrastruktur kritis dan keselamatan warga AS.

Menurut Mao Ning, tindakan Washington merupakan bentuk pelebaran konsep keamanan nasional yang berlebihan. "China selalu menentang keras AS yang memperluas konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan China," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Beijing akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan China. Mao juga menekankan bahwa proteksionisme tidak akan meningkatkan daya saing AS, melainkan hanya merugikan perusahaan dan konsumen Amerika sendiri.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar robot humanoid yang dijual di AS saat ini merupakan produk impor, dengan China sebagai pemasok utama. Negeri Tirai Bambu telah memimpin pesat dalam sektor robotik yang sedang booming, dengan robot dari berbagai bentuk dan ukuran telah menjadi pemandangan umum di hotel, pusat perbelanjaan, hingga pabrik-pabrik di China. Sementara itu, di AS, robot humanoid sebagian besar digunakan untuk aplikasi industri di ruang terbatas, seperti pabrik mobil atau gudang penyimpanan.

Bagi Indonesia, persaingan AS-China di sektor robotik ini membawa implikasi strategis. Indonesia yang tengah gencar mendorong transformasi digital dan industri 4.0 perlu mencermati dinamika ini. Ketergantungan pada teknologi robotik dari salah satu negara adidaya bisa menjadi risiko jika ketegangan semakin memanas. Di sisi lain, peluang terbuka bagi Indonesia untuk mengembangkan industri robotik lokal atau menjalin kerja sama dengan negara ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa dagang ini. Pengamat teknologi menilai bahwa langkah AS ini bisa mempercepat upaya China untuk menguasai pasar robotik global, termasuk di Asia Tenggara, yang justru akan semakin memperkuat dominasi Beijing.

Ke depan, keputusan FCC ini diprediksi akan memicu respons balasan dari China, baik dalam bentuk hambatan perdagangan baru maupun percepatan pengembangan teknologi robotik mandiri. Pertanyaan besarnya, apakah AS siap kehilangan akses ke robot China yang lebih murah dan inovatif, atau justru akan mendorong lahirnya pemain baru di pasar robotik global? Yang jelas, robot humanoid bukan lagi sekadar fiksi ilmiah—ia telah menjadi medan pertempuran baru dalam perang teknologi antara dua negara adidaya.