AS Larang Impor Robot Humanoid, Beijing Bereaksi Keras: Itu Penekanan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS melalui FCC melarang impor robot humanoid dan robot berkaki empat dari luar negeri, dengan tuduhan risiko keamanan nasional.
- China menguasai 85% pangsa pasar robot humanoid global, dan larangan ini dinilai sebagai upaya Washington menekan perusahaan teknologi Negeri Tirai Bambu.
- Analis memperkirakan larangan tersebut tidak akan menghentikan laju pengembangan robot China, namun berpotensi mengganggu rantai pasok AS dan membuka peluang ekspor ke negara lain.

Ketegangan teknologi antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Washington resmi melarang impor robot humanoid dan robot quadruped (robot berkaki empat) buatan luar negeri. Langkah yang diumumkan Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) pada Selasa lalu itu langsung menuai kecaman keras dari Beijing, yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penekanan sistematis terhadap perusahaan-perusahaan China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers kemarin menyatakan bahwa Beijing “sangat menentang” keputusan FCC yang memasukkan “perangkat robotik canggih” ke dalam daftar barang terlarang dengan dalih keamanan nasional. “China selalu menentang keras praktik AS yang memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan untuk menekan perusahaan China,” ujar Mao. Ia menambahkan bahwa Beijing akan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan domestik.
Larangan ini mencakup impor baru robot humanoid dan robot quadruped—yang kerap disebut robot anjing berkaki empat—serta inverter daya buatan asing. FCC beralasan bahwa robot-robot canggih dari luar negeri menimbulkan kerentanan rantai pasok, risiko keamanan siber, dan ancaman keamanan nasional bagi AS. Ketua FCC Brendan Carr dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk “mengamankan rantai pasok kritis Amerika”.
Keputusan itu merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya AS membendung teknologi China. Sebelumnya, Washington telah melarang impor drone buatan China dan tengah mempertimbangkan pembatasan terhadap model kecerdasan buatan (AI) sumber terbuka asal China, di tengah pesatnya kemajuan AI Negeri Tirai Bambu. Analis menilai bahwa larangan robot humanoid ini lebih bersifat proteksionis ketimbang sekadar keamanan. “Produsen China telah meningkatkan skala produksi dan menekan biaya lebih cepat dibanding kebanyakan pesaing luar negeri,” kata Kangyuxiao Li, analis Morningstar. “Membatasi akses mereka ke AS menghilangkan pasar masa depan yang penting dan melindungi pengembang AS dari potensi persaingan harga.”
Bagi Indonesia, ketegangan ini membawa implikasi strategis. Sebagai negara yang giat mengadopsi otomatisasi industri dan robotika, Indonesia perlu mencermati arah kebijakan kedua raksasa teknologi tersebut. Jika AS terus menutup pintu bagi produk robot China, produsen China kemungkinan akan mengalihkan fokus ekspor ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini bisa mempercepat transfer teknologi dan menekan harga robot di dalam negeri, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan pada satu negara pemasok. Pemerintah Indonesia perlu menyusun strategi diversifikasi mitra teknologi sekaligus mendorong pengembangan industri robotika lokal agar tidak sekadar menjadi pasar.
Ke depan, larangan ini diprediksi tidak akan menghentikan laju industri robot China. Dengan basis manufaktur domestik yang besar dan peluang ekspor ke kawasan lain, perusahaan seperti Unitree dan Agibot tetap bisa tumbuh. Sebaliknya, produsen AS seperti Tesla dan Figure AI justru kehilangan tekanan kompetitif yang mendorong inovasi. Pertanyaannya, akankah Washington memperluas larangan ke komponen atau perangkat lunak robot, atau justru membuka kembali pintu ketika menyadari bahwa proteksionisme tidak selalu sejalan dengan daya saing?



