Peringatan PBB: Kekerasan di Tepi Barat Makin Brutal, Annexation Mengkhawatirkan

Dua tahun setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat ilegal, kekerasan pemukim dan aneksasi wilayah justru semakin memburuk. Peringatan keras itu disampaikan Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Rabu (29/7), menyerukan negara-negara anggota untuk segera mengambil tindakan nyata.

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas pengumuman pemerintah Israel yang terus memperluas pemukiman dan pos-pos ilegal. “Kami prihatin dengan seruan terbuka para pemimpin Israel untuk balas dendam dan hukuman kolektif terhadap komunitas Palestina, disertai ancaman menjadikan Tepi Barat seperti Gaza,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Menurut data PBB, sejak perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat melonjak tajam. Hampir setiap hari terjadi serangan pemukim bersenjata dan penggerebekan militer Israel ke desa-desa Palestina. Shamdasani mencatat dalam sepekan terakhir saja, delapan warga Palestina termasuk seorang anak-anak tewas, bersama dua personel militer Israel.

“Pemukim dan pasukan keamanan Israel sering bertindak bersama, menyerang keluarga, menghancurkan properti, membakar masjid,” tambahnya. Pembatasan pergerakan juga diperketat, menghalangi akses warga Palestina ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Insiden paling mematikan terjadi Jumat lalu di desa Tell, di mana bentrokan antara pemukim dan warga Palestina menewaskan empat warga Palestina dan dua warga Israel. Militer Israel kemudian menggerebek Nablus dan kota-kota sekitarnya, menangkap puluhan warga Palestina dalam operasi yang disebut sebagai “kontra-terorisme”. Pada Minggu malam, dua masjid dilaporkan dibakar oleh pemukim Israel.

Peringatan PBB ini datang setelah Ramiz Alakbarov, Deputi Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Selasa (28/7) bahwa situasi di Tepi Barat “memburuk dengan cepat”. Ia menekankan bahwa serangan pemukim dan pembentukan pos-pos baru mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Bagi Indonesia, eskalasi ini memiliki implikasi diplomatik langsung. Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Jakarta didesak untuk memperkuat tekanan diplomatik di forum multilateral seperti OKI dan PBB. Selain itu, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi stabilitas harga minyak dan arus perdagangan melalui jalur pelayaran strategis.

Shamdasani menutup pernyataannya dengan seruan mendesak: “Negara ketiga harus bertindak cepat dan bersama-sama untuk menghentikan pembunuhan dan perampasan tanah rakyat Palestina, serta mengakhiri pendudukan Israel.” Tanpa intervensi internasional yang tegas, siklus kekerasan di Tepi Barat diprediksi akan terus berlanjut, bahkan meluas menjadi konflik regional yang lebih besar.