Pakatan Yakin Rebut Mayoritas di Negeri Sembilan: Target 19 Kursi DPRD
Baca dalam 60 detik
- Koalisi Pakatan Harapan menargetkan perolehan 19 kursi dari 36 kursi DPRD Negeri Sembilan pada pemilu kali ini.
- Ketua PH Negeri Sembilan, Aminuddin Harun, menyatakan keyakinannya berdasarkan evaluasi menyeluruh di seluruh daerah pemilihan yang diikuti.
- Penerapan sistem OCR-VA oleh KPU Malaysia menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menghambat kelancaran pemungutan suara.
Seremban – Ketua Pakatan Harapan (PH) Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, tetap optimistis koalisinya mampu menembus batas 19 kursi dari total 36 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada pemilihan kali ini. Keyakinan itu disampaikan usai menggunakan hak suaranya di IPG Raja Melewar, Sabtu (1/8).
Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Aminuddin mengaku telah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap 36 daerah pemilihan yang dipertandingkan PH. Menurutnya, mesin partai masih dalam kondisi prima dan semangat juang kader tidak surut meskipun berbagai analisis eksternal memperkirakan hasil yang berbeda. “Kami masih yakin bisa melampaui 19 kursi,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Aminuddin menyoroti rencana Komisi Pemilihan Umum (EC) Malaysia yang akan menerapkan sistem Optical Character Recognition-Voter Attendance (OCR-VA) pada pemungutan suara. Ia menilai teknologi anyar ini berpotensi menimbulkan gangguan, seperti keterlambatan antrean atau ketidaknyamanan pemilih. “Pemilih menginginkan proses yang mulus. Jangan uji coba di saat seperti ini, karena gangguan sekecil apa pun bisa menyulitkan mereka,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sekretaris EC, Datuk Khairul Shahril Idrus, menjelaskan bahwa OCR-VA dirancang untuk mempercepat pencatatan kehadiran pemilih dengan memindai data MyKad secara otomatis. Sistem ini akan diujicobakan di SMA Dato' Klana Petra Maamor, meliputi saluran 1 hingga 7 di kawasan Ampangan. EC berharap teknologi ini mampu menekan kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi kerja petugas.
Langkah EC ini menjadi perhatian karena bertepatan dengan hari pemungutan suara. Sejumlah pengamat menilai, meski niatnya untuk modernisasi, risiko teknis seperti kegagalan sistem atau kurangnya sosialisasi kepada pemilih bisa menjadi bumerang. Di Indonesia, pengalaman pemilu serupa menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru dalam proses demokrasi memerlukan uji coba matang dan simulasi publik yang luas agar tidak mengganggu hak pilih warga.
Bagi Aminuddin, fokus utama tetap pada kemenangan. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran partai akan terus bekerja keras hingga penghitungan suara selesai. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah keyakinan itu terbukti, atau justru teknologi baru yang menjadi penentu kelancaran pesta demokrasi di Negeri Sembilan?
