Kontrak Rp 25 Triliun dari Pentagon: SpaceX Kian Mendominasi Peluncuran Militer AS
Baca dalam 60 detik
- Space Force AS menugaskan 18 misi Falcon 9 senilai $1,6 miliar untuk satelit deteksi dan penargetan objek udara hingga 2027.
- Total kontrak SpaceX dari Pentagon tahun ini menembus $7 miliar, sejalan dengan proyek perisai rudal Golden Dome senilai $185 miliar.
- Dominasi SpaceX memicu kekhawatiran ketergantungan berlebih pada satu vendor, sementara pesaing seperti ULA dan Blue Origin terhambat masalah teknis.

SpaceX kembali mengamankan pesanan raksasa dari militer Amerika Serikat. Kali ini, U.S. Space Force memberikan kontrak senilai $1,6 miliar atau sekitar Rp 25 triliun untuk 18 misi peluncuran roket Falcon 9 yang akan membawa satelit pertahanan ke orbit hingga tahun 2027. Satelit-satelit tersebut dirancang untuk mendeteksi dan menargetkan objek udara—sebuah kemampuan yang krusial dalam era pertahanan antirudal.
Kontrak ini diberikan dalam dua tugas terpisah di bawah program pengadaan peluncuran utama Space Force. Dalam program tersebut, SpaceX bersaing ketat dengan United Launch Alliance (ULA), Blue Origin, dan perusahaan peluncuran AS lainnya untuk mendapatkan misi-misi bernilai tinggi. Namun, sejauh ini SpaceX terus mendominasi. Sepanjang tahun ini saja, perusahaan milik Elon Musk telah mengantongi setidaknya $7 miliar dari Pentagon, sebagian besar terkait dengan inisiatif perisai rudal Golden Dome yang diperkirakan menelan biaya $185 miliar selama beberapa tahun ke depan.
Pada Mei lalu, SpaceX memenangkan kontrak satelit senilai $6,5 miliar dari Space Force, termasuk $4,16 miliar untuk jaringan satelit indikator target bergerak udara dan $2,29 miliar untuk satelit komunikasi yang mampu mentransmisikan data antara sensor peringatan rudal dan intersepsi secara hampir real-time. Kontrak terbaru ini menambah panjang daftar kemenangan SpaceX di sektor pertahanan.
Pejabat akuisisi Space Force, Eric Zarybnisky, menyebut pemberian kontrak ini sebagai bagian dari "kronologi akuisisi dua bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Selama bertahun-tahun, Space Force berupaya mempercepat proses pembelian wahana antariksa dan peluncuran roket dari sektor swasta. Langkah ini menunjukkan keseriusan militer AS dalam membangun arsitektur pertahanan antirudal yang lebih tangguh.
Dominasi SpaceX yang semakin tak terbendung mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota Kongres AS. Beberapa legislator mempertanyakan apakah Pentagon terlalu bergantung pada satu pemasok untuk misi-misi kritis. Sebagai respons, pejabat Space Force menyatakan ingin mendorong lebih banyak aktivitas dan persaingan di industri antariksa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pesaing utama masih terbelit masalah teknis.
United Launch Alliance (ULA)—usaha patungan Boeing dan Lockheed Martin—sedang dalam penyelidikan teknis selama berbulan-bulan terkait sistem pemisahan booster yang rusak pada roket andalannya, Vulcan. Roket tersebut telah tersertifikasi untuk meluncurkan satelit Pentagon, tetapi masalah ini menghambat jadwal misi. Sementara itu, Blue Origin milik Jeff Bezos masih menyelidiki penyebab ledakan roket New Glenn di landasan peluncuran pada Mei lalu, sebelum penerbangan keempatnya. Roket itu diperkirakan akan grounded setidaknya hingga akhir tahun.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara maritim dengan kepentingan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu mencermati bagaimana dominasi SpaceX dan proyek Golden Dome dapat mengubah keseimbangan kekuatan militer global. Teknologi satelit deteksi dan penargetan yang dikembangkan AS bisa memengaruhi dinamika pertahanan regional, terutama terkait pengawasan lalu lintas udara dan laut. Di sisi lain, ketergantungan pada satu vendor seperti SpaceX juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola rantai pasok pertahanan dan mendorong kemandirian industri antariksa nasional.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ULA dan Blue Origin mampu bangkit kembali untuk menyaingi SpaceX, atau justru semakin tertinggal. Jika masalah teknis berlarut, Pentagon mungkin terpaksa semakin bergantung pada Elon Musk—sebuah skenario yang penuh risiko strategis maupun politis.



