Fauci Bungkam di Hadapan Senator AS: Polemik Asal-usul Covid-19 Kembali Memanas

Anthony Fauci, mantan pejabat tinggi penyakit menular Amerika Serikat, memilih untuk tidak bersuara di hadapan komite Senat yang dipimpin oleh Senator Rand Paul, Rabu (29/7) waktu setempat. Dengan menggunakan hak Amandemen Kelima, Fauci menolak menjawab pertanyaan seputar asal-usul virus corona, sebuah langkah yang ia akui sebagai keputusan yang menyakitkan namun diperlukan demi melindungi dirinya dari jerat hukum.

Sidang yang digelar oleh Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat ini merupakan babak terbaru dari perseteruan panjang antara Fauci dan Paul. Paul, yang sejak awal pandemi gencar menyuarakan teori kebocoran laboratorium Wuhan, telah mengeluarkan subpoena dan merilis ribuan halaman buku harian pribadi Fauci sebelum sidang. Fauci menuding Paul memiliki "obsesi" untuk memenjarakannya, dan tim hukumnya meyakini bahwa pertanyaan-pertanyaan Paul dirancang untuk menjebaknya dalam kesalahan yang bisa berujung pada tuntutan sumpah palsu.

Dalam pernyataan pembukaannya, Fauci yang kini berusia 85 tahun menegaskan bahwa ia telah memberi kesaksian di hadapan Kongres lebih dari 200 kali selama hampir empat dekade. "Saya telah membuktikan bahwa saya percaya dan menghormati nilai pengawasan kongres yang sah," ujarnya. Namun, ia menilai sidang kali ini berbeda—bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyerang karakter pribadinya.

Paul membuka sidang dengan tuduhan bahwa di bawah pengawasan Fauci, Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID) mendanai penelitian "gain-of-function" di China yang memicu penyebaran Covid-19. Tuduhan ini telah berulang kali dibantah oleh Fauci, yang tetap pada pendiriannya bahwa virus tersebut berasal dari alam, meskipun ia mengaku terbuka terhadap kemungkinan kebocoran laboratorium. Perdebatan ini masih terus berlangsung lebih dari enam tahun setelah pandemi dimulai, tanpa bukti konklusif dari kedua sisi.

Sidang tersebut memicu reaksi beragam dari para senator. Senator Demokrat Maggie Hassan mengecam proses yang dirancang untuk "menjebak" Fauci, sementara rekannya Richard Blumenthal menyebutnya sebagai hasil dari "dendam pribadi". Blumenthal menekankan bahwa penggunaan Amandemen Kelima harus dihormati. Di sisi lain, Paul memperingatkan akan adanya "konsekuensi" atas sikap diam Fauci, dan bahkan memerintahkan pengacara Fauci untuk meninggalkan ruangan ketika mencoba berbicara.

Tracey Maclin, profesor hukum dari Universitas Florida yang ahli dalam hak konstitusional, menilai kekhawatiran bahwa diam berarti bersalah adalah "tidak masuk akal". "Jika pengacaranya menyuruhnya menggunakan Amandemen Kelima, itulah yang harus dia lakukan," kata Maclin. Ia menambahkan bahwa jika senator benar-benar ingin mencari kebenaran, mereka seharusnya menawarkan kekebalan kepada Fauci.

Sebelum sidang, lebih dari 150 ilmuwan, dokter, dan aktivis kesehatan masyarakat menandatangani surat terbuka yang mendesak para anggota Kongres untuk menghentikan "pencemaran nama baik dan pelecehan" terhadap para ilmuwan. Mereka mengecam tuduhan terhadap Fauci sebagai "absurd". Mantan Presiden Donald Trump pun turut berkomentar di platform Truth Social, menyebut ide-ide Fauci "GILA!" dan menuduhnya berusaha melindungi China.

Buku harian Fauci yang dirilis Paul tidak memberikan bukti jelas mengenai asal-usul Covid-19, melainkan menggambarkan pergulatan Fauci dalam menghadapi krisis kesehatan yang terus berkembang. Catatan itu juga mengungkap hubungannya yang memburuk dengan Trump. Dalam entri Mei 2020, Fauci menulis, "Trump semakin tidak terkendali dalam mendorong pembukaan negara dan memulihkan ekonomi sebelum hari pemilihan. Dia putus asa. Ini semua tentang pemilihan ulang."

Bagi Indonesia, perseteruan ini memiliki relevansi tersendiri. Di tengah upaya pemulihan pascapandemi, polarisasi politik di negara adidaya dapat mempengaruhi aliran pendanaan riset global dan kerja sama kesehatan multilateral. Indonesia, yang masih bergulat dengan dampak pandemi, membutuhkan stabilitas dan transparansi dalam kebijakan kesehatan global. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah konflik ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi sains, atau justru mendorong reformasi tata kelola penelitian yang lebih ketat?