Sheikh Hasina: Saya Siap Mati Demi Kembali ke Bangladesh

Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri Bangladesh yang melarikan diri ke India setelah digulingkan, bertekad kembali ke tanah airnya pada Desember mendatang—meskipun ia sadar bahwa nyawanya terancam. Dalam pernyataan kepada AFP, perempuan berusia 78 tahun itu mengaku siap menghadapi risiko dibunuh, ditangkap, atau dipenjara. “Saya sepenuhnya sadar akan nasib saya. Namun, saya ingin kembali karena rakyat saya memanggil,” ujarnya.

Hasina meninggalkan Bangladesh pada Agustus 2024 setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung selama berminggu-minggu berhasil meruntuhkan kekuasaannya yang telah berlangsung 15 tahun. Ia terbang dengan helikopter ke India saat massa menerobos masuk ke istana kepresidenan. Menurut PBB, setidaknya 1.400 orang tewas dalam tindakan represif yang dilakukan pemerintahannya saat berusaha mempertahankan kekuasaan.

Pada November lalu, pengadilan di Dhaka menjatuhkan hukuman gantung kepada Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Vonis itu langsung ditolaknya sebagai “balas dendam politik yang dibungkus hukum”. Sejak saat itu, ia tinggal di lokasi rahasia di India dan menegaskan bahwa tidak ada tekanan baginya untuk pulang. Hubungan India-Bangladesh yang sempat tegang di bawah pemerintahan sementara pasca-Hasina kini mulai membaik setelah Perdana Menteri Tarique Rahman menjabat pada Februari lalu.

Pemerintah Bangladesh secara resmi telah meminta ekstradisi Hasina, dan New Delhi menyatakan permintaan itu masih “dalam pemeriksaan”. Namun, Hasina bersikeras bahwa masalah ekstradisi tidak ada kaitannya dengan keputusannya untuk kembali. “Saya tinggal di India dengan hormat dan martabat. Otoritas India tidak pernah membahas ekstradisi dengan saya. Saya sendiri yang memutuskan untuk kembali,” katanya.

Pemerintah Bangladesh berjanji akan memberikan proses hukum yang adil bagi Hasina jika ia kembali. Namun, kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menilai bahwa proses hukum di Bangladesh masih jauh dari standar internasional. “Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bawah pemerintahan Hasina harus diadili, tetapi banyak penuntutan saat ini tidak memenuhi standar pengadilan yang adil,” kata Meenakshi Ganguly, wakil direktur Asia HRW.

Hasina membantah tuduhan bahwa pemerintahannya menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani protes mahasiswa. Ia menyebut gerakan itu bukan sekadar aksi mahasiswa biasa, melainkan “operasi terencana yang didorong oleh instruksi tersembunyi, kekerasan terorganisir, dan propaganda untuk menggulingkan pemerintah.” Ia juga menolak permintaan maaf, meskipun menyatakan simpati kepada keluarga korban. “Keputusan negara tidak dibuat oleh satu orang saja, dan tidak bisa dinilai secara jujur dengan memisahkan satu momen dari keseluruhan krisis,” ujarnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan dinamika politik di kawasan Asia Selatan yang kerap memengaruhi stabilitas regional. Bangladesh, sebagai salah satu mitra dagang Indonesia di Asia Selatan, tengah mengalami transisi politik yang belum sepenuhnya stabil. Keputusan Hasina untuk kembali berpotensi memicu gejolak baru di Dhaka, yang bisa berdampak pada hubungan bilateral dan iklim investasi di kawasan. Pertanyaan besarnya: akankah kepulangan Hasina membawa rekonsiliasi atau justru memperdalam krisis politik Bangladesh?