AS Siap Danai Pelabuhan Strategis di Solomon, Sinyal Perlawanan terhadap Pengaruh China
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS melalui DFC berkomitmen membiayai Pelabuhan Bina Harbour di Solomon Islands, menggeser dominasi China dalam proyek infrastruktur Pasifik.
- Langkah ini memicu persaingan baru antara Washington dan Beijing di kawasan yang selama ini menjadi salah satu basis pengaruh China.
- Bagi Indonesia, dinamika ini mengingatkan pada pentingnya menjaga kedaulatan dan keseimbangan investasi di Pasifik, terutama terkait keamanan maritim.

Persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China di kawasan Pasifik kembali memanas. Perdana Menteri Solomon Islands, Matthew Wale, mengumumkan bahwa Washington tengah dalam tahap lanjutan untuk mendanai pembangunan pelabuhan air dalam di Bina Harbour. Langkah ini dinilai sebagai upaya AS membendung ekspansi Beijing yang selama satu dekade terakhir gencar membangun infrastruktur di negara kepulauan tersebut.
Proyek yang digarap melalui US International Development Finance Corporation (DFC) ini mencakup pembangunan dermaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar, listrik, dan akses jalan. Wale menyebut komitmen AS bersifat "pasti, namun masih menunggu detail teknis". Bina Harbour sendiri selama ini menjadi incaran karena potensinya sebagai pusat logistik perikanan tuna dan jalur pelayaran internasional.
Ketegangan meningkat setelah pemerintahan Solomon sebelumnya menandatangani pakta keamanan rahasia dengan China pada 2022, disusul kesepakatan perikanan setahun kemudian. Kekhawatiran Washington dan Canberra bahwa Beijing akan membangun pangkalan militer di pelabuhan tersebut mendorong akselerasi pendanaan AS. "Ada kekhawatiran nyata di AS, Australia, Jepang, dan Selandia Baru tentang upaya militer China membangun kehadiran permanen di Pasifik," ujar Michael Green, CEO United States Studies Centre di University of Sydney.
Wale, yang terpilih pada Mei lalu dengan janji mengubah arah kebijakan luar negeri, telah mengunjungi Canberra, Washington, dan Tokyo untuk mencari dukungan investasi. Langkah ini menandai pergeseran dari era pendahulunya yang condong ke China. Meski demikian, Beijing masih menjadi mitra infrastruktur utama di Pasifik. Menurut Lowy Institute, perusahaan milik negara China mendominasi kontrak infrastruktur di kawasan, meskipun Australia kini menjadi penyedia pinjaman baru terbesar.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan strategis di Pasifik, terutama terkait keamanan maritim dan investasi infrastruktur. Langkah AS mendanai pelabuhan di Solomon dapat menjadi preseden bagi proyek serupa di negara-negara Pasifik lainnya, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Indonesia.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pendanaan AS ini akan benar-benar terealisasi atau hanya menjadi manuver diplomatik. Dengan China yang masih menguasai sebagian besar proyek infrastruktur di Pasifik, Solomon Islands harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pusaran persaingan yang dapat mengorbankan kepentingan nasionalnya.



