Pavel Durov Diburu Rusia: Pendiri Telegram Dituduh Memfasilitasi Terorisme

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) resmi menjerat Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO Telegram, dengan tuduhan memfasilitasi kegiatan teroris. Tak hanya itu, FSB juga menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pengusaha teknologi yang kini memiliki paspor Uni Emirat Arab dan Prancis itu.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu (29/7), FSB menyebut Durov bertanggung jawab atas kegagalan Telegram menghapus konten yang digunakan oleh dinas khusus Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis. Materi tersebut dinilai dipakai untuk menyiapkan dan mengoordinasikan aksi sabotase, terorisme, pembunuhan massal, hingga penipuan siber di wilayah Federasi Rusia.

Menariknya, tak berselang lama setelah pengumuman itu, akun resmi Telegram di platform X mengunggah gambar Durov yang memperlihatkan gestur tidak senonoh dengan jari tengahnya. Belum ada komentar resmi lebih lanjut dari Durov atau pihak Telegram terkait perkembangan hukum ini.

Ketegangan antara Kremlin dan Telegram sejatinya bukan hal baru. Sejak 2018, Rusia beberapa kali berupaya memblokir aplikasi pesan instan terenkripsi tersebut. Namun, ironisnya, lembaga-lembaga negara seperti Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia tetap aktif menggunakan Telegram untuk menyebarkan informasi setiap hari. Langkah FSB kali ini mempertegas ambivalensi pemerintah Rusia: di satu sisi menekan platform, di sisi lain tak bisa lepas dari jangkauannya.

Durov, yang lahir di Rusia, sebelumnya mendirikan VKontakte—jejaring sosial terbesar di Rusia yang kerap disebut sebagai 'Facebook-nya Rusia'. Ia menjual sisa sahamnya pada 2014 di tengah tekanan dari otoritas setempat. Kini, selain menghadapi tuduhan di Rusia, Durov juga tengah diselidiki oleh otoritas Prancis atas dugaan lemahnya upaya Telegram dalam menangani aktivitas kriminal dan kurangnya kerja sama dengan permintaan penegak hukum.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara keamanan siber dan kebebasan berekspresi. Telegram merupakan salah satu platform pesan yang populer di Indonesia, digunakan baik untuk komunikasi pribadi maupun penyebaran informasi publik. Jika tekanan terhadap Telegram meningkat, bukan tidak mungkin kebijakan moderasi konten platform ini akan berubah, yang berpotensi memengaruhi pengguna di tanah air.

Pada April lalu, Durov mengaku menerima surat panggilan dengan status 'tersangka PV Durov' yang dikirimkan ke apartemen lamanya di Rusia—tempat ia tinggal 20 tahun silam. Dalam unggahannya, ia menulis dengan nada sinis, "Mereka pasti mencurigai saya membela Pasal 29 dan 23 Konstitusi Rusia—yang menjamin kebebasan berbicara dan hak atas korespondensi pribadi. Bangga menjadi bersalah!"

Keberadaan Durov saat ini belum diketahui pasti. Unggahan di kanal Telegramnya pada 16 Mei mengindikasikan ia berada di Dubai. Namun, pada 23 Juli ia menulis bahwa ia "sangat terkesan dengan Georgia" dan berharap bisa "kembali segera". Pertanyaan besarnya: akankah Durov menyerahkan diri, atau justru semakin menjauh dari jangkauan hukum Rusia?