Inggris dan Prancis Tolak Patroli Selat Hormuz, Gencatan Senjata Jadi Syarat
Baca dalam 60 detik
- Dua sekutu utama AS di Eropa menolak terlibat dalam patroli militer di Selat Hormuz hingga gencatan senjata dengan Iran terwujud.
- Pembatalan sepihak gencatan senjata oleh Trump pada awal Juli memicu eskalasi dan blokade de facto di jalur energi kritis global.
- Indonesia berpotensi merasakan dampak melalui kenaikan harga BBM dan tekanan pada subsidi energi jika konflik berlarut.
Inggris dan Prancis menolak ambil bagian dalam patroli militer Amerika Serikat di Selat Hormuz hingga tercapai gencatan senjata yang berkelanjutan antara Washington dan Teheran, mengirim sinyal keretakan sekutu di tengah eskalasi konflik yang mengancam pasokan energi global.
Dalam pembicaraan telepon yang melibatkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dengan mitranya dari Inggris Wes Streeting dan Prancis Catherine Vautrin pada pekan lalu, kedua negara Eropa itu menyatakan keengganan mereka mendukung inisiatif patroli bersama tanpa jaminan penghentian permusuhan. Rencana konferensi internasional di London untuk merinci peran masing-masing negara pun masih minim kemajuan.
Penolakan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak membatalkan gencatan senjata dengan Iran yang disepakati 18 Juni, dan sejak 8 Juli militer AS melancarkan serangan terhadap Iran. Eskalasi tersebut menyebabkan Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar sepertiga pasokan minyak dan gas alam cair dunia—mengalami blokade de facto, memicu kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di banyak negara.
Bagi Indonesia, yang masih mengimpor minyak mentah dan BBM, setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi menekan anggaran subsidi energi dan mendorong inflasi. Pemerintah terpaksa menyesuaikan harga BBM atau memperbesar kompensasi jika harga minyak global terus merangkak naik. Situasi ini juga menguji ketahanan pasokan gas alam cair (LNG) yang digunakan untuk pembangkit listrik dan industri.
Analis menilai keretakan antara AS dan sekutu Eropanya di kawasan Teluk memperlemah posisi Washington dalam mengamankan jalur pelayaran. Inggris dan Prancis tampak enggan terlibat dalam operasi yang bisa memicu konfrontasi langsung dengan Iran tanpa kerangka gencatan senjata yang jelas. Sementara itu, Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke meja perundingan.
Akankah Inggris dan Prancis tetap bertahan pada pendiriannya jika tekanan ekonomi dari blokade semakin parah? Atau justru Washington harus merayu kembali sekutu dengan jaminan keamanan yang lebih konkret? Jawabannya akan menentukan tidak hanya stabilitas kawasan Teluk, tetapi juga arah harga energi yang dinanti pasar Indonesia.
