Digitalisasi Bansos: Qodari Pastikan Rp1.300 Triliun Tepat Sasaran
Baca dalam 60 detik
- Kepala Bakom RI menyebut digitalisasi perlindungan sosial menjadi kunci keadilan penyaluran bansos.
- Di Surabaya, pendataan menemukan 25.000 KK tidak berhak dan 51.000 KK baru yang layak menerima bantuan.
- Sistem digital diharapkan menjadi fondasi tata kelola bansos nasional yang lebih transparan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) merupakan kunci untuk memastikan anggaran bansos sebesar Rp1.300 triliun—hampir 30 persen APBN—tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7), ia menyaksikan langsung progres pendataan digital yang hampir rampung.
Menurut Qodari, program strategis Presiden Prabowo ini bertujuan mengatasi dua persoalan klasik: banyak warga tidak berhak masih tercatat sebagai penerima, sementara yang layak justru terlewat. Hasil pendataan di Surabaya mengungkap temuan mencolok: ada sekitar 25.000 kepala keluarga (KK) yang seharusnya tidak menerima bansos, namun 51.000 KK lainnya yang layak justru baru terdata. "Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu.
Qodari mengapresiasi kolaborasi lintas perangkat daerah yang membuat proses pendataan di Surabaya menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai 99,82 persen. Ia optimistis dalam satu hingga dua hari ke depan seluruh KK di kota tersebut akan terdaftar. Digitalisasi, menurutnya, memungkinkan integrasi data antar kementerian dan lembaga, sehingga dasar penetapan penerima bantuan menjadi lebih objektif.
Meskipun angka temuan di Surabaya cukup signifikan, tantangan tetap ada. Pendataan skala nasional membutuhkan koordinasi yang ketat dan infrastruktur teknologi yang merata. Qodari meyakini bahwa sistem digital ini akan menjadi fondasi penting tata kelola bansos ke depan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran. "Bayangkan, ada 51.000 KK yang selama ini tidak menerima bantuan. Kini mereka terdata," lanjutnya.
Keberhasilan uji coba di Surabaya diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana memastikan keberlanjutan sistem dan mencegah kebocoran data. Pemerintah perlu terus menyempurnakan mekanisme verifikasi dan menjamin akurasi data secara berkala. Jika berhasil, digitalisasi perlinsos tak hanya memperbaiki penyaluran bansos, tapi juga mempercepat digitalisasi layanan publik secara keseluruhan.
"Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insya Allah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar," kata Qodari, menandai optimisme terhadap percepatan ini.
