180 Anak Putus Sekolah di Jakarta Barat Kembali ke Bangku Pendidikan lewat Program 'Sekolah Kembali'
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI Jakarta menggulirkan program Sekolah Kembali yang berhasil menjangkau 180 anak tidak sekolah di empat kecamatan Jakarta Barat.
- Pendekatan door-to-door dan kolaborasi dengan RT/RW, PKK, serta Dasawisma menjadi kunci pendataan dan pendampingan langsung ke keluarga.
- Program ini diharapkan menjadi model replikasi bagi daerah lain untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah perkotaan padat.
Pemerintah Daerah Khusus Jakarta melalui program Sekolah Kembali memastikan 180 anak yang sempat putus sekolah di Jakarta Barat kembali mengenyam pendidikan pada pertengahan Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di ibu kota.
Angka putus sekolah di Jakarta masih menjadi tantangan serius, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tamansari, Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Faktor ekonomi dan keterbatasan akses menjadi penghalang utama. Program Sekolah Kembali hadir tidak hanya membuka akses, tetapi juga memberikan layanan pendidikan alternatif agar setiap anak memperoleh haknya tanpa terkendala biaya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan aparat kecamatan, kelurahan, RT/RW, kader PKK, dan Dasawisma. Mereka melakukan pendataan dan pendampingan langsung ke rumah-rumah warga melalui pendekatan door-to-door. "Ini adalah langkah sistematis untuk memastikan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan resmi.
Bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal, program ini menyediakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai alternatif. Selain itu, Pemprov DKI memberikan dukungan sekolah gratis dan berbagai layanan pendidikan lain sehingga faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang. Pada tahap awal, program ini difokuskan di Jakarta Barat, namun diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain.
Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah. Orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang aman, inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi keberlanjutan program.
Ke depan, tantangan utama adalah memperluas jangkauan dan mempertahankan partisipasi anak-anak agar tidak kembali putus sekolah. Dengan dukungan semua pihak, program Sekolah Kembali berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan ATS di perkotaan. Akankah daerah lain mengadopsi pendekatan serupa?
