Gratis Berlangganan AI, Malaysia Dorong 100.000 Pemuda Kuasai Teknologi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Malaysia menyediakan langganan gratis tiga bulan perangkat lunak AI bagi 100.000 pemuda berusia 18–30 tahun setelah menyelesaikan modul pelatihan.
- Inisiatif AI Malaysia ini merupakan bagian dari visi AI Nation 2030, dengan penekanan pada keamanan siber, etika, dan pemerataan akses di seluruh wilayah.
- Program ini memicu diskusi tentang kedaulatan data dan kesenjangan digital, relevan bagi Indonesia yang juga menggenjot adopsi AI melalui berbagai kebijakan.
Malaysia melangkah lebih jauh dalam demokratisasi kecerdasan buatan (AI) dengan memberikan akses gratis ke perangkat lunak AI bagi 100.000 pemuda. Mulai 31 Agustus mendatang, peserta berusia 18–30 tahun yang menyelesaikan modul khusus di platform Rakyat Digital akan memperoleh langganan tiga bulan tanpa biaya untuk aplikasi AI populer.
Modul-modul tersebut mencakup keamanan AI, Cyber SAFE, Agentic AI, Generative AI, dan Cloud Untuk Rakyat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dalam peluncuran AI Malaysia di Cyberjaya, menegaskan bahwa resistensi terhadap transformasi digital sering datang dari kalangan elit yang enggan berubah, bukan hanya dari kelompok tradisional. “Masyarakat pedesaan, jika diberi kesadaran yang tepat, bisa menjadi agen perubahan,” ujarnya.
Program AI Malaysia adalah inisiatif nasional yang didanai negara untuk mempercepat adopsi AI, menyelaraskan kebijakan, dan mendorong inovasi menuju visi AI Nation 2030. Menteri Digital Gobind Singh Deo menyebut pendekatan 'seluruh bangsa' (whole-of-nation) diperlukan untuk memastikan semua lapisan mendapat akses teknologi yang aman. Sebuah pusat komando yang melibatkan 13 negara bagian akan mengelola upaya ini.
Anwar juga menyoroti risiko keamanan data di tengah euphoria AI. Ia mempertanyakan implikasi Undang-Undang CLOUD Amerika Serikat yang memungkinkan akses data lintas sistem serta pentingnya membangun komputasi awan berdaulat. “Teknologi AI boleh canggih, tapi kita tidak ingin nilai agama, budaya, dan moral tergerus. Kita harus tetap berpijak di bumi,” katanya.
Gobind menambahkan bahwa pemerintah telah memperkuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Kantor Komisioner Data Pribadi untuk mengantisipasi penyalahgunaan data. Langkah ini penting mengingat masih adanya kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan.
Konteks Indonesia: Inisiatif Malaysia ini relevan bagi Indonesia yang tengah mendorong transformasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital dan berbagai pusat riset AI. Namun, tantangan serupa juga dihadapi: kesenjangan akses internet di daerah terpencil, perlindungan data pribadi (UU PDP yang baru disahkan), serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang melek AI. Indonesia dapat memetik pelajaran dari pendekatan 'seluruh bangsa' yang diterapkan Malaysia untuk memastikan inklusivitas dan keamanan siber.
Ke depan, Malaysia menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai 30% dari PDB pada 2030, sejalan dengan Rencana Aksi Digital Malaysia 2030. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: mampukah program ini benar-benar menjembatani kesenjangan digital tanpa mengorbankan privasi dan nilai-nilai lokal? Jawabannya akan menentukan apakah AI Nation 2030 hanya menjadi slogan atau kenyataan.
