Survei AS: Mayoritas Warga Nilai Netanyahu Negatif, Dukung Penahanan ICC

Sebagian besar warga Amerika Serikat memendam opini buruk terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menurut jajak pendapat terbaru dari YouGov dan The Economist yang dirilis pada akhir Juli 2026. Survei ini mempertegas semakin terkikisnya dukungan publik AS terhadap pemimpin Israel di tengah konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

Hasil survei yang melibatkan 1.559 responden dewasa AS itu menunjukkan bahwa 54 persen peserta memiliki pandangan negatif terhadap Netanyahu, sementara hanya 23 persen yang masih memberikan penilaian positif. Angka ini menandai rekor terendah popularitas Netanyahu di mata publik Amerika selama satu dekade terakhir.

Lebih dari itu, 47 persen responden meyakini Netanyahu bersalah melakukan kejahatan perang di Gaza. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan sang perdana menteri telah merusak hubungan strategis antara Washington dan Tel Aviv. Temuan ini muncul di saat hubungan kedua negara tengah diuji oleh perbedaan sikap terhadap proses perdamaian dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Sikap publik terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 pun cukup jelas. Hampir setengah responden (49%) setuju bahwa pemerintah AS wajib menahan Netanyahu jika ia berkunjung ke Amerika Serikat. Sebaliknya, hanya 27 persen yang menolak langkah itu. Namun, Presiden AS Donald Trump telah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak akan mematuhi perintah ICC dan menolak menangkap Netanyahu—sebuah sikap yang kontras dengan keinginan sebagian besar warganya.

Bagi Indonesia, hasil survei ini menjadi cermin pergeseran opini global yang semakin kritis terhadap tindakan Israel. Sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Jakarta dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi di forum multilateral seperti PBB dan OKI. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips Vermonte, menilai bahwa “meningkatnya tekanan publik di negara sekutu utama Israel seperti AS bisa membuka ruang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendorong resolusi yang lebih adil di Dewan Keamanan PBB.”

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan domestik di AS dan opini publik yang memburuk akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Washington terhadap Israel. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintahan Trump—atau penerusnya—akan mengambil sikap yang lebih hati-hati dalam mendukung Netanyahu, terutama menjelang pemilu presiden AS 2028. Bagi Indonesia, perubahan arah kebijakan AS bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memperjuangkan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang lebih berimbang.