Qodari Uji Coba Digital Perlinsos: Bansos Tepat Sasaran Berkat Face Recognition dan Big Data
Baca dalam 60 detik
- Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjajal langsung portal Perlinsos di Surabaya yang mengintegrasikan data dari delapan kementerian untuk verifikasi bansos.
- Sistem berbasis pengenalan wajah dan NIK ini mampu mencocokkan data kepemilikan aset seperti listrik dan kendaraan, mengurangi subjektivitas petugas.
- Digitalisasi perlinsos diharapkan menjadi infrastruktur publik pertama di Indonesia yang memangkas kesalahan sasaran dan mempercepat proses sanggahan warga.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menguji langsung sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7), dalam upaya memastikan bantuan sosial (bansos) hanya menjangkau warga yang benar-benar berhak.
Dalam simulasi yang disaksikan petugas dan warga, Qodari mencoba sendiri proses pendaftaran menggunakan portal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition). “Saya tadi mencoba sendiri … Rasanya luar biasa, sangat canggih. Kita bisa menggunakan teknologi yang kekinian, face recognition,” ujarnya.
Sistem yang dikembangkan sebagai portal—bukan aplikasi—ini memverifikasi identitas warga dengan membandingkan data dari delapan kementerian dan lembaga. Informasi seperti konsumsi listrik dari PLN, kepemilikan kendaraan, hingga luas lahan langsung muncul ketika NIK dimasukkan. Menurut Qodari, pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif petugas lapangan karena keputusan kelayakan sepenuhnya didasarkan pada data terintegrasi.
Keunggulan lain dari digitalisasi ini adalah mekanisme sanggahan yang sepenuhnya daring. Jika warga merasa data yang digunakan tidak tepat, mereka bisa langsung mengajukan keberatan melalui sistem tanpa harus mendatangi kantor kelurahan. “Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, masyarakat bisa langsung mengajukannya … Jadi di sini ada keadilan, ada kecepatan pelayanan, lebih efisien,” kata Qodari.
Bagi Indonesia, yang selama ini bergulat dengan masalah data penerima bansos yang tumpang tindih dan tidak akurat, Perlinsos menawarkan solusi yang lebih transparan. Kementerian Sosial, Bappenas, dan sejumlah lembaga telah menyiapkan infrastruktur digital ini sejak lama. Ke depannya, keberhasilan uji coba di Surabaya akan menjadi tolok ukur perluasan ke wilayah lain. Pertanyaan yang tersisa: seberapa siap daerah dengan keterbatasan akses internet dan literasi digital untuk mengadopsi sistem ini tanpa meninggalkan warga yang paling rentan?
