Gibran Rakabumbing Buka Peluang Kabinet Bayangan: Kritik Objektif Diterima Sebagai Bahan Evaluasi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan sinyal terbuka terhadap inisiatif kabinet bayangan yang dibentuk koalisi masyarakat sipil, dengan syarat bahwa setiap kritik dan evaluasi disampaikan secara objektif serta berbasis data. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta, Rabu, sebagai respons atas pembentukan lembaga pengawas independen yang terdiri dari 15 akademisi, aktivis, dan peneliti tersebut.

Dalam pandangan Gibran, partisipasi publik melalui beragam saluran, termasuk kabinet bayangan, merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menerima masukan, tetapi juga akan menjadikannya sebagai alat evaluasi kinerja. “Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Gibran dalam pernyataan resmi.

Inisiatif kabinet bayangan ini diumumkan pada 17 Juli 2026 oleh koalisi masyarakat sipil. Lembaga ini beranggotakan 15 individu dari latar belakang akademisi, aktivis, dan peneliti yang masing-masing membidangi sektor tertentu yang setara dengan struktur Kabinet Merah Putih. Tujuan utamanya adalah mengawasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming secara independen.

Gibran menambahkan bahwa tugas pemerintah adalah terus bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas, kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, serta kepercayaan publik dapat terjaga melalui kerja nyata. “Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” kata Wapres.

Sikap ini menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam merespons kritik publik. Sebelumnya, inisiatif serupa kerap dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, dengan pernyataan Gibran, pemerintah seolah membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Analis politik menilai bahwa langkah ini bisa menjadi strategi untuk meredam potensi resistensi dan sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah kabinet bayangan ini akan benar-benar direspon dengan aksi konkret, seperti dialog formal atau akses data kebijakan. Efektivitas lembaga pengawas ini tidak hanya bergantung pada kredibilitas anggotanya, tetapi juga pada kesediaan pemerintah untuk menerima dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Publik pun menanti apakah keterbukaan ini hanya retorika atau akan berujung pada perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.