Prabowo: Birokrasi Unggul Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Indonesia tidak akan mampu menembus jajaran negara maju jika birokrasi di dalam negeri masih tumpul. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di hadapan para pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Rabu (26/2), menegaskan bahwa syarat pertama sebuah negara kuat adalah memiliki pemerintahan dalam negeri yang unggul, efisien, dan disiplin.

"Untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin," ujar Prabowo di hadapan 1.200 pamong praja muda angkatan ke-33. Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang dimaksud harus bebas dari korupsi dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Tanpa itu, target Indonesia menjadi negara maju, modern, dan mandiri pada 2045 hanya akan menjadi angan-angan.

Pernyataan itu disampaikan di tengah agenda reformasi birokrasi yang tengah digenjot pemerintah. Prabowo secara implisit mengkritik praktik birokrasi yang selama ini kerap dihambat oleh kepentingan segelintir elit. Ia bahkan menyebutkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh lagi "diatur, didikte, atau ditipu bangsa lain." Kalimat itu menjadi alarm bagi aparatur sipil negara di daerah agar tidak menjadi agen asing yang menghambat kemandirian nasional.

Bagi Indonesia, urusan birokrasi domestik memang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International misalnya, masih menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara. Lemahnya penegakan disiplin ASN serta maraknya pungutan liar di layanan publik menjadi batu sandungan utama. Prabowo pun menekankan bahwa kesejahteraan rakyat—meliputi penghasilan layak, pendidikan, kesehatan, dan perumahan—hanya bisa diraih jika birokrasi di semua lini berjalan efisien dan antikorupsi.

Prabowo juga mengingatkan bahwa pamong praja yang baru dilantik adalah ujung tombak pembangunan di daerah. "Dua puluh lima tahun yang akan datang sebagian dari saudara akan jadi gubernur, mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan milik saudara sekalian," katanya. Ia menyebut mereka sebagai penggerak birokrasi ekonomi Indonesia menuju 2050. Pesan itu relevan mengingat bonus demografi Indonesia diprediksi mencapai puncak pada 2035, dan tanpa birokrasi yang gesit, peluang itu akan sia-sia.

Pertanyaan kini beralih ke institusi IPDN dan Kementerian Dalam Negeri: sejauh mana kualitas lulusan pamong praja mampu menjawab ekspektasi Presiden? Jika generasi baru ini gagal menerapkan efisiensi dan antikorupsi di lapangan, mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa kembali tertunda.