Prabowo: Seleksi IPDN Buktikan Meritokrasi, Anak Buruh Bisa Jadi Lulusan Terbaik

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah menjadi bukti nyata berjalannya sistem meritokrasi di Indonesia, di mana putra-putri terbaik bangsa dari berbagai lapisan sosial berhasil menembus pendidikan elite pemerintahan. Dalam sambutannya saat melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu, Prabowo mengungkapkan bahwa para lulusan berasal dari latar belakang yang sangat beragam, termasuk anak buruh, petani, dan bintara.

Keberagaman itu, menurut Prabowo, menunjukkan bahwa proses seleksi IPDN mampu menjaring bakat terbaik tanpa memandang status sosial atau ekonomi. "Kita menginginkan seleksi yang benar-benar menghasilkan putra-putri terbaik bangsa. Siapa pun, termasuk anak buruh, dapat lulus menjadi Pamong Praja Muda dan suatu saat bisa menjadi pemimpin bangsa," ujar Presiden di hadapan para pamong praja dan pejabat terkait.

Salah satu bukti paling konkret adalah diraihnya predikat lulusan terbaik oleh Aji Bayu Ramadhan, mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan asal Nusa Tenggara Timur. Aji merupakan putra dari pasangan Winoto Hadi, seorang buruh bangunan, dan Wahyuniarti, ibu rumah tangga. Kisah Aji menjadi simbol bahwa IPDN kini bukan lagi sekadar sekolah untuk anak pejabat, melainkan jembatan bagi siapa pun yang berprestasi untuk mengabdi kepada negara.

Prabowo juga menekankan bahwa sistem meritokrasi ini sejalan dengan semangat Pancasila dan keberhasilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil dan bahwa Pancasila benar-benar memberi kesempatan kepada mereka yang berprestasi melalui sistem meritokrasi. Hal ini membanggakan bagi saya," tambahnya. Ia berharap para pamong praja muda dapat menjadi agen perubahan di daerah masing-masing, dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Konteks ini menjadi relevan bagi Indonesia yang tengah mendorong reformasi birokrasi berbasis merit. Selama ini, IPDN acap kali dikritik karena dianggap elitis dan didominasi kalangan tertentu. Namun, data angkatan XXXIII menunjukkan pergeseran signifikan. Para pengamat birokrasi menilai langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. "Jika seleksi seperti ini konsisten dilakukan, maka IPDN bisa menjadi role model rekrutmen ASN di seluruh Indonesia yang lebih transparan dan adil," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi sistem meritokrasi ini di tengah tekanan politik dan intervensi kekuasaan. Pertanyaannya, akankah model seleksi IPDN ini direplikasi ke jenjang pendidikan kedinasan lainnya, seperti STAN atau STIS? Jika ya, maka Indonesia tengah melangkah menuju birokrasi yang benar-benar berbasis prestasi, bukan koneksi.