Kontroversi Frasa 'Londo Ireng': Antara Sejarah Kolonial dan Blunder Politik Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto memicu kontroversi setelah menyebut istilah 'Londo Ireng' dalam pidatonya, yang dinilai bernuansa rasis dan membuka luka kolonial.
- Secara historis, frasa tersebut awalnya merujuk pada serdadu Belanda berkulit hitam, lalu bergeser menjadi label negatif bagi pribumi yang dianggap berkhianat.
- Akademisi menilai ucapan itu sebagai blunder politik karena Prabowo sendiri memiliki latar keluarga yang sempat terkait dengan kelompok 'Londo Ireng' pada masa lalu.
Sebutan 'Londo Ireng' yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu lalu membuka kembali luka kolonial dan menuai kritik karena dianggap sarat nuansa rasis serta adu domba. Frasa yang terdengar seperti candaan ini, secara sosiologis dan psikologis, justru menyiratkan cara penguasa memandang kritik publik.
Dalam sejarah Indonesia, istilah 'Londo Ireng' lahir di lingkungan militer pada abad ke-19, awalnya menggambarkan serdadu Belanda berkulit hitam. Seiring waktu, maknanya bergeser menjadi sebutan peyoratif bagi orang Indonesia yang bekerja atau membela kepentingan kolonial Belanda—setara dengan 'antek penjajah' atau 'kolaborator'. Di berbagai daerah, istilah ini juga dipakai untuk menstigma mereka yang dianggap lebih loyal kepada kepentingan asing daripada nasional.
Menurut dosen sosiologi Universitas Nasional, Andi Achdian, ucapan Prabowo membawa sentimen pengkhianatan yang dibalut dengan label rasis. Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah semacam itu bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan cermin perlawanan simbolis terhadap apa yang dalam teori pascakolonial disebut sebagai 'komprador'—agen lokal kekuasaan asing. Namun, di era modern, frasa ini justru rawan digunakan untuk mengadu domba sesama anak bangsa.
Dosen sejarah Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menambahkan bahwa istilah ini seharusnya tidak terucap dari seorang presiden. Ia menyayangkan hal tersebut karena Prabowo sendiri berasal dari keluarga yang, dalam konteks sejarah, pernah disebut sebagai bagian dari 'Londo Ireng'. Menurut Margana, hal ini menjadi blunder politik yang dapat merusak kredibilitas Prabowo di mata publik yang memahami sejarah.
Kontroversi ini mengingatkan bahwa luka kolonial belum sepenuhnya sembuh di Indonesia. Istilah 'Londo Ireng' bukan sekadar kata usang, melainkan alat yang bisa kembali digunakan untuk kepentingan politik identitas. Ke depan, publik akan menguji apakah pemerintah mampu mengelola narasi kebangsaan tanpa membangkitkan sentimen perpecahan berbasis sejarah. Ataukah justru frasa semacam ini akan terus dipakai sebagai tameng untuk meredam kritik?
