Angka Anak Putus Sekolah Dekati 4 Juta, Puan Dorong Grand Design Nasional hingga 2045

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) sebagai agenda strategis nasional, menyusul temuan hampir 4 juta anak Indonesia yang tercatat putus sekolah per April 2026. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Puan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari angka partisipasi sekolah, melainkan dari kemampuan negara memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikannya.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah ATS mencapai 3.966.858 orang. Puan menyoroti temuan sekitar 6.000 anak diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, yang menurutnya menjadi alarm bahwa tantangan pendidikan semakin kompleks. “Rendahnya minat belajar menjadi faktor dominan, bukan semata masalah akses atau biaya,” ujarnya. Ia menilai persoalan ATS tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga sosial.

Dalam paparannya, Puan mendesak pemerintah menyusun desain besar nasional penuntasan ATS hingga 2045. Grand design tersebut, menurut dia, harus memuat target terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak keluar dari sistem pendidikan tanpa intervensi. “Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah,” kata politikus PDIP itu.

Puan juga mengusulkan perubahan pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Ia meminta pemerintah membangun sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak berisiko putus sekolah sejak awal, serta mengintegrasikan data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan. “Intervensi harus dilakukan melalui kerja sama sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial,” tegasnya. Selain itu, ia mendorong agar penurunan angka ATS menjadi indikator evaluasi kinerja kepala daerah, dengan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil.

Bagi Indonesia, persoalan ATS bukan hanya soal statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jika tidak segera ditangani, negara berpotensi kehilangan potensi generasi produktif di tengah bonus demografi. Puan mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah yang dibangun, tetapi oleh kemampuan negara menjaga setiap anak tetap bersekolah. Pertanyaan besarnya: mampukah pemerintah mengubah pendekatan sektoral menjadi terpadu, dan akankah grand design ini benar-benar dieksekusi tanpa terjebak dalam birokrasi?