Negosiasi Alot, DPR Dorong Satgas Pembebasan Empat WNI Sandera Somalia

Empat warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari 17 awak kapal MT Honour 25 masih belum juga pulang setelah dibajak perompak Somalia, dan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak pemerintah membentuk satuan tugas gabungan untuk mempercepat proses penyelamatan.

Pembajakan terjadi pada April 2026 dan hingga kini para sandera telah mendekati tiga bulan dalam tahanan. Dalam pernyataannya di Makassar, Syamsu Rizal menyebut koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait terus dilakukan, namun situasi di lapangan penuh ketidakpastian. Ia menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang TNI memberikan landasan bagi operasi militer selain perang, termasuk perlindungan WNI di luar negeri.

Salah satu kendala terbesar adalah belum ada pihak yang jelas untuk diajak bernegosiasi. Menurut laporan Atase Pertahanan Indonesia di Eropa, perompak tidak konsisten dalam komunikasi. Nilai tebusan yang awalnya 2 juta dolar AS kemudian melonjak hingga 10 juta dolar AS menunjukkan situasi yang dinamis dan berbahaya.

Syamsu Rizal juga meminta optimalisasi struktur pertahanan di luar negeri, termasuk atase pertahanan dan unsur intelijen, untuk memberikan rekomendasi terukur. Ia menambahkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan awak kapal siap mengikuti keputusan pemerintah, namun tidak memiliki daya finansial yang cukup untuk membayar tebusan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui satuan tugas menjadi krusial agar informasi tentang besaran tebusan dan langkah penyelamatan bisa diperoleh secara jelas, dengan tetap mengutamakan keselamatan para WNI.

Keluarga para sandera juga mulai kehilangan kesabaran. Syamsuddin Ashari, ayah Kapten Ashari Samadikun, mengaku sudah hampir satu bulan tidak mendapat kabar sama sekali. Dalam rapat terakhir di Kementerian Luar Negeri, Syamsu Rizal memutarkan video yang memperlihatkan kondisi para sandera—saat salat, meminum air keruh dari botol mineral, serta pernyataan langsung Ashari—sebagai bukti mendesaknya pembentukan satuan tugas.

Bagi Indonesia, kasus ini menguji kemampuan diplomasi dan pertahanan dalam melindungi warganya di luar negeri. Kegagalan dalam menyelamatkan sandera bisa berdampak pada citra negara dan kepercayaan industri perkapalan nasional yang banyak mempekerjakan pelaut Indonesia di perairan rawan. Pertanyaannya, akankah satuan tugas segera terbentuk, atau opsi militer yang diisyaratkan dalam UU TNI akhirnya menjadi jalan terakhir yang diambil pemerintah?