Reformasi BGN: 414 SPPG Bermasalah, Ratusan Miliar Kembali ke Kas Negara
Baca dalam 60 detik
- Audit menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi atau memiliki rekening ganda, memicu pengembalian dana negara hingga ratusan miliar rupiah.
- Reformasi tata kelola BGN melalui 11 langkah mencakup evaluasi 28.000 SPPG, klasifikasi 3.000 dapur, dan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- Pergantian pimpinan BGN dari Nanik Sudaryati Deyang ke Sudaryono diyakini tidak mengubah komitmen program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.
Reformasi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil mengembalikan dana hingga ratusan miliar rupiah ke kas negara setelah ditemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Temuan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, di Jakarta pada Selasa.
Masalah tersebut terungkap dalam proses pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan oleh Nanik Sudaryati Deyang selama memimpin BGN. Sebanyak 11 langkah reformasi diterapkan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Langkah awal berupa evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Qodari mengungkapkan bahwa BGN mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta menata ulang ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Reformasi ini juga mencakup pembentukan 11 tim khusus yang bertugas memperkuat tata kelola dan mengarahkan sasaran program kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Bagi Indonesia, temuan ini menjadi alarm penting dalam penggunaan anggaran publik. Program MBG yang digadang-gadang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul harus dikelola dengan transparan. Langkah BGN memperkuat pengawasan di wilayah 3T menunjukkan prioritas pemerataan akses gizi, meski masih ada gap antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Setelah Nanik, estafet kepemimpinan BGN kini diteruskan oleh Sudaryono, mantan Wakil Menteri Pertanian. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan MBG. Qodari menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak mengurangi komitmen utama pemerintah. "Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," kata Qodari.
“Reformasi ini adalah bukti bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola program prioritas. Kami ingin BGN semakin lincah, dapat diandalkan, dan cepat merespons persoalan di lapangan,” ujar Qodari.
Ke depan, tantangan bagi Sudaryono adalah memastikan 11 langkah reformasi berjalan konsisten dan dapat mencegah terulangnya praktik serupa. Publik akan mengawal efektivitas BGN dalam menyalurkan MBG tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang selama ini terluput dari perhatian. Apakah transparansi ini akan menjadi standar baru bagi program bantuan sosial lainnya?
