Bupati Bogor Awasi Langsung Seleksi ASN: Transparansi Jadi Kunci Jaring Talenta
Baca dalam 60 detik
- Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan seleksi terbuka jabatan eselon III berlangsung transparan dengan dirinya mewawancarai langsung lima kandidat terbaik setiap formasi.
- Langkah ini bagian dari transformasi kepegawaian untuk menjaring ASN berkompetensi, terutama yang selama ini tidak terlihat karena bertugas di OPD terpencil.
- Dengan 313 pendaftar untuk 31 formasi, seleksi ini diharapkan memperkuat meritokrasi dan mengurangi praktik KKN di lingkungan Pemkab Bogor.
Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan proses seleksi terbuka untuk jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung transparan dan objektif, dengan dirinya turun langsung mewawancarai lima kandidat terbaik setiap formasi untuk menilai kapasitas dan potensi mereka.
Seleksi yang digelar di Cibinong pada Selasa (26/3) ini merupakan bagian dari transformasi kepegawaian yang bertujuan menjaring aparatur sipil negara (ASN) terbaik berdasarkan kompetensi, bukan sekedar senioritas atau kedekatan. Rudy menegaskan bahwa proses penjaringan dilakukan setransparan mungkin untuk memastikan setiap kandidat dinilai secara adil. “Kami ingin mencari potensi-potensi ASN terbaik, dan prosesnya kami lakukan seobjektif mungkin,” ujarnya setelah acara.
Rudy mengakui masih banyak ASN potensial yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan karena bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan seleksi terbuka ini, bakat-bakat hebat dari berbagai pelosok Kabupaten Bogor mulai terlihat. “Hari ini bakat-bakat hebat mulai muncul satu per satu,” tambahnya.
Bagi peserta yang belum lolos pada formasi yang dilamar, Rudy memastikan mereka tetap berpeluang ditempatkan di OPD lain jika dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. “Kalaupun tidak lolos pada jabatan yang dilamar, tetapi kami melihat beliau memiliki potensi lain, maka akan kami tempatkan di OPD lain sesuai bidangnya,” jelasnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Muhamad Zulfikar, menjelaskan bahwa seleksi tahap kedua ini mencakup empat formasi kepala bidang, setelah sebelumnya seleksi untuk dua jabatan sekretaris dinas. Setiap formasi hanya diikuti oleh lima peserta terbaik yang telah melewati delapan tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga tes komputer. “Yang diwawancarai langsung oleh Bupati merupakan lima besar hasil seleksi sebelumnya,” katanya.
Langkah Pemkab Bogor ini menjadi sorotan di tengah upaya reformasi birokrasi nasional yang kerap dihadapkan pada praktik nepotisme dan jual-beli jabatan. Dengan keterlibatan langsung kepala daerah dalam proses wawancara, diharapkan transparansi dan akuntabilitas seleksi ASN semakin terjamin. Ke depan, model seleksi terbuka seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin membersihkan sistem kepegawaian dari kepentingan politik dan kekerabatan.
Pertanyaan yang mengemuka: apakah keberanian Bupati Bogor ini akan diikuti oleh kepala daerah lain di Indonesia, atau justru menjadi pengecualian di tengah maraknya praktik transaksional dalam rekrutmen ASN?
