Proyek Monorel Putrajaya Terbengkalai 20 Tahun, Infrastruktur Membusuk dan Tak Layak

Mimpi membangun sistem monorel di pusat pemerintahan Malaysia, Putrajaya, resmi berakhir. Setelah mangkrak selama lebih dari dua dekade, Kementerian Transportasi Malaysia memastikan proyek yang terbengkalai sejak 2004 itu sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Temuan dari kajian transportasi umum yang mencakup Putrajaya, Cyberjaya, Bangi, dan Kajang menunjukkan kondisi infrastruktur monorel, termasuk terowongan bawah tanah yang ditinggalkan, sudah sangat memburuk dan memerlukan biaya besar untuk diperbaiki.

Keputusan itu disampaikan melalui jawaban tertulis di situs parlemen pada Selasa (28/7) lalu, sebagai respons atas pertanyaan Senator Datuk Prof Emeritus Dr Mohammad Redzuan Othman. Ia ingin mengetahui apakah pemerintah berencana menghidupkan kembali proyek monorel Putrajaya dan memperluas jaringannya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, hasil studi justru menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak lagi menjadi solusi yang realistis.

Menurut kementerian, revitalisasi monorel membutuhkan studi detail lebih lanjut, seperti uji integritas struktur, untuk mengetahui kondisi pasti bangunan yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Namun, biaya dan kompleksitas teknisnya dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Sebagai alternatif, pemerintah Malaysia justru menggencarkan layanan bus Nadi Putra yang saat ini melayani tujuh rute dengan 26 unit bus dan rata-rata 2.246 penumpang per hari kerja. Layanan antar-jemput dan bus on-demand juga dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi umum di Putrajaya.

Kisah kegagalan monorel Putrajaya ini mengingatkan pada sejumlah proyek transportasi serupa di Indonesia yang juga bernasib nahas. Proyek monorel Jakarta, misalnya, sempat menjadi simbol ambisi transportasi modern pada era 2000-an, namun terbengkalai setelah mengalami kemacetan pembiayaan dan masalah perizinan. Kasus Putrajaya menegaskan pentingnya studi kelayakan yang komprehensif serta komitmen pendanaan jangka panjang sebelum memulai proyek infrastruktur berskala besar. Tanpa perencanaan yang matang, risiko proyek mangkrak dan pemborosan anggaran sangat tinggi.

Ke depan, pemerintah Malaysia tampaknya akan fokus pada pengembangan sistem bus yang lebih fleksibel dan adaptif ketimbang memaksakan proyek monorel yang sudah lapuk. Langkah ini menjadi pembelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: apakah pemerintah Indonesia sudah memiliki mekanisme evaluasi yang ketat untuk mencegah proyek infrastruktur serupa berakhir seperti monorel Putrajaya?