Gibran dan Hun Many Sepakati Lima Agenda: Birokrasi Digital hingga Perlindungan WNI di Kamboja
Baca dalam 60 detik
- Wapres Gibran dan Deputi PM Kamboja Hun Many membahas penguatan reformasi birokrasi berbasis digital dan pemberantasan TPPO yang terkait penipuan daring.
- Kerja sama olahraga menjadi sorotan, dengan Kamboja berniat memanfaatkan fasilitas Solo untuk meningkatkan kapasitas atlet disabilitas.
- Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral di ASEAN, sekaligus melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang di Kamboja.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk memperdalam kerja sama di lima bidang strategis, mulai dari reformasi birokrasi digital hingga penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi dalam bentuk penipuan daring.
Reformasi birokrasi menjadi agenda utama yang dibahas kedua pemimpin. Gibran mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan sebagai prioritas nasional. “Kerja sama di bidang reformasi birokrasi bisa diperdalam, terutama terkait transformasi digital. Ini program prioritas Presiden,” ujarnya. Ia menambahkan, target Indonesia adalah birokrasi yang gesit, bebas korupsi, dan transparan demi pelayanan publik yang optimal.
Selain reformasi, isu TPPO yang menyasar warga negara Indonesia di Kamboja juga mengemuka. Puluhan kasus penipuan daring yang melibatkan WNI dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat perlindungan WNI melalui kerja sama hukum dan intelijen. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menegaskan bahwa perlindungan warga negara menjadi prioritas dalam hubungan bilateral.
Bidang kepemudaan dan olahraga turut menjadi pilar kerja sama. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mendampingi Wapres mengungkapkan, Kamboja sangat tertarik dengan fasilitas olahraga di Solo yang dinilai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. “Deputy Prime Minister ingin agar atlet Kamboja bisa meningkatkan kapabilitas di fasilitas Solo, terutama untuk olahraga disabilitas,” kata Erick. Hal ini sejalan dengan perhatian Hun Many terhadap pengembangan atlet difabel.
Pertemuan ini juga menjadi ajang memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Gibran menekankan bahwa kerja sama konkret dan saling menguntungkan adalah fondasi hubungan bilateral yang kokoh. “Kita ingin hubungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya. Kedua negara sepakat untuk terus memantau implementasi kesepakatan melalui forum bilateral dan regional ASEAN.
Ke depan, kesepakatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor model reformasi birokrasi digital ke Kamboja, sekaligus memperluas pasar bagi produk olahraga dalam negeri. Namun, efektivitas perlindungan WNI di Kamboja masih menjadi ujian nyata bagi komitmen yang telah disepakati. Akankah kerja sama ini mampu menekan angka perdagangan orang dan memperkuat citra Indonesia di mata internasional?
