Transformasi Nusakambangan: Dari Penjara Mengerikan Jadi Lumbung Pangan Nasional
Baca dalam 60 detik
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai perubahan wajah Pulau Nusakambangan menjadi kawasan produktif patut diapresiasi karena mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo.
- Lahan yang dulunya mangkrak kini menghasilkan padi, jagung, peternakan, dan perikanan berkat program pembinaan warga binaan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Kantor Staf Presiden berkomitmen mengawal program prioritas nasional dan siap memfasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian untuk mempercepat transformasi serupa di daerah lain.

Pulau Nusakambangan, yang selama ini identik dengan penjara supermax dan citra kelam, perlahan menjelma menjadi lumbung pangan baru. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memberikan apresiasi tinggi atas transformasi yang terjadi di pulau tersebut, yang dinilai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga binaan tetapi juga berkontribusi langsung terhadap target ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan kerjanya ke Nusakambangan, Selasa (13/6), Dudung mengaku terkesan dengan perubahan drastis yang ia saksikan. Lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini ditanami padi dan jagung, sementara sektor peternakan dan perikanan turut dikembangkan secara produktif. "Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kemampuannya memberikan hukuman, melainkan juga dari kemampuannya membangun harapan dan memulihkan manusia," ucap Dudung, mengutip semangat restoratif yang diusung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Transformasi Nusakambangan bukan sekadar program percontohan. Menurut Dudung, inisiatif ini membuktikan bahwa setiap institusi negara bisa berkontribusi pada agenda prioritas nasional. Kemenimipas, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan, kini menjelma sebagai agen pembangunan dengan mengoptimalkan aset tanah dan sumber daya manusia di kawasan tersebut. Langkah ini dinilai tepat mengingat kebutuhan Indonesia akan tambahan produksi pangan di tengah tekanan perubahan iklim dan alih fungsi lahan.
Dudung mengungkapkan bahwa kunjungannya merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara KSP dan Kemenimipas yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, terlihat komitmen kuat kementerian untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan integritas. "KSP akan terus menjalankan fungsi pengawalan terhadap program-program prioritas Presiden. Apabila masih terdapat hambatan koordinasi, regulasi maupun dukungan lintas kementerian, KSP siap memfasilitasi penyelesaiannya," tegas Dudung.
Bagi Indonesia, keberhasilan transformasi Nusakambangan membuka peluang replikasi di lembaga pemasyarakatan lain di tanah air. Setidaknya ada 500 lembaga pemasyarakatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yang sebagian besar memiliki lahan tidur yang dapat dioptimalkan. Jika program serupa diterapkan secara nasional, bukan mustahil kontribusi sektor pemasyarakatan terhadap ketahanan pangan akan semakin signifikan. Namun demikian, tantangan koordinasi dan pendanaan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
"Kami melihat komitmen kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melakukan konsolidasi kelembagaan, memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, memberdayakan warga binaan serta mengembangkan berbagai program produktif," ujar Dudung dalam keterangannya.
Ke depan, publik akan menanti apakah model Nusakambangan ini benar-benar menjadi katalis bagi transformasi pemasyarakatan yang lebih luas, ataukah hanya menjadi proyek sesaat tanpa keberlanjutan. Langkah KSP yang siap memfasilitasi penyelesaian hambatan koordinasi dan regulasi menjadi sinyal positif, namun eksekusi di lapangan tetap menjadi penentu utama. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mengubah stigma lembaga pemasyarakatan menjadi motor penggerak pembangunan nasional?



