El Nino Maju Setahun, Prabowo Percepat Langkah Antisipasi Kekeringan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan, Selasa sore, untuk menyusun langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem dan kekeringan yang diprediksi tiba lebih cepat dari perkiraan awal.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa siklus El Nino yang lazim terjadi setiap empat tahun sekali—terakhir pada 2023—seharusnya baru berulang pada 2027. Namun, berdasarkan prediksi terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena tersebut justru akan muncul tahun ini. “Kekeringannya datang lebih cepat,” ujar Raja Juli saat tiba di lokasi rapat.

Percepatan siklus El Nino ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyatakan bahwa lembaganya telah diminta untuk menyiapkan teknologi yang mampu membangun ketahanan air di berbagai daerah. “Yang diperlukan adalah bagaimana pertanian tetap aman dan kehidupan sehari-hari juga aman,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini bertujuan memastikan waduk dan danau tetap memiliki debit air yang aman selama musim kemarau. “Dua isu utama yang kami antisipasi adalah kekurangan air dan karhutla,” kata Agus seusai rapat.

Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kehadiran lintas kementerian menunjukkan bahwa dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga energi, sumber daya air, dan penanggulangan bencana.

Bagi Indonesia, percepatan El Nino berarti petani harus bersiap menghadapi masa tanam yang lebih kering dari biasanya. Daerah-daerah yang bergantung pada tadah hujan berpotensi mengalami gagal panen jika tidak ada intervensi. Sementara itu, risiko karhutla—yang kerap melanda Sumatera dan Kalimantan—semakin tinggi. Langkah modifikasi cuaca dan penguatan infrastruktur air menjadi krusial untuk menjaga produktivitas pangan dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar.

Ke depan, efektivitas koordinasi antarkementerian dan kelembagaan akan menjadi ujian. Akankah teknologi modifikasi cuaca dan sistem ketahanan air yang disiapkan BRIN mampu menekan dampak kekeringan tahun ini? Ataukah Indonesia harus bersiap menghadapi krisis air yang lebih parah dari siklus sebelumnya?