Kepala Staf Kepresidenan: Pelatihan di Lapas Jadi Modal Warga Binaan untuk Hidup Lebih Baik
Baca dalam 60 detik
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau program pelatihan menjahit di Lapas Nusakambangan dan menekankan pentingnya keterampilan bagi warga binaan.
- Program binaan yang diinisiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan membekali narapidana agar produktif dan tidak mengulangi kesalahan setelah bebas.
- Keberhasilan program ini berpotensi menjadi model nasional dalam menekan angka residivisme di Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa program pembinaan keterampilan di lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan fondasi bagi warga binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat ia mengunjungi Balai Latihan Konveksi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Selasa (26/1).
Dudung mengapresiasi inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang menghadirkan pelatihan konveksi di dalam lapas. Menurutnya, keterampilan menjahit hingga membuat pakaian yang diajarkan kepada narapidana dapat menjadi bekal ekonomi yang nyata. "Diharapkan situasi ini menjadi bekal untuk nantinya setelah keluar, dia punya harapan, bisa berperilaku baik, dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik," ujar Dudung di hadapan warga binaan.
Saat berkeliling, Dudung sempat berdialog dengan seorang warga binaan bernama Siswododo (28), asal Brebes. Pria yang tengah menjahit itu mengaku terjerat kasus narkoba dan divonis dua tahun tiga bulan penjara. Baru dua bulan ia mengikuti pelatihan menjahit. Dudung pun berpesan agar Siswododo tabah dan tidak mengulangi kesalahan. "Insyaallah nanti ada yang terbaik, jangan diulangi lagi," katanya.
Program pelatihan vokasi di lapas menjadi sorotan karena angka residivisme di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat pengulangan tindak pidana mencapai sekitar 20-25 persen. Kehadiran pelatihan seperti konveksi diharapkan mampu memutus rantai kriminalitas dengan membekali mantan narapidana kemampuan yang langsung bisa digunakan di pasar kerja.
Implikasi dari keberhasilan program ini tidak hanya dirasakan oleh individu warga binaan, tetapi juga berdampak pada beban sosial dan ekonomi negara. Dengan berkurangnya residivisme, pemerintah dapat menghemat biaya pemasyarakatan dan mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana. Selain itu, keterampilan seperti menjahit juga membuka peluang wirausaha atau bekerja di industri garmen yang terus tumbuh di Indonesia.
Ke depan, efektivitas program vokasi di lapas perlu diukur secara berkala. Apakah angka residivisme benar-benar menurun setelah peserta pelatihan bebas? Atau akankah lapas di seluruh Indonesia mengadopsi model serupa? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis dan produktif.
