Otoritas Jerman Disorot Gagal Cegah Serangan Pride, Pelaku Bebas Meski Berbahaya
Baca dalam 60 detik
- Seorang terduga teroris dengan catatan kriminal dan afiliasi ISIS melakukan serangan di parade Pride Berlin, menewaskan satu orang dan melukai 29 lainnya.
- Kritik tajam dilayangkan ke aparat keamanan Jerman karena pelaku dibiarkan bebas tanpa pengawasan, meskipun pernah dihukum dan dideportasi dari Lebanon.
- Serangan ini terjadi menjelang pemilu Berlin, di mana partai sayap kanan AfD memanfaatkannya untuk mendorong kebijakan anti-imigran dan keamanan yang lebih keras.
Serangan brutal di dekat parade Pride Berlin pada Sabtu malam (25 Juli) menuai kecaman luas terhadap otoritas Jerman yang dianggap gagal mengantisipasi aksi tersebut. Pelaku, Abdul Ballout (21), seorang pria berkewarganegaraan Jerman keturunan Lebanon, dilaporkan telah memiliki catatan kriminal panjang dan bahkan sempat mencoba bergabung dengan kelompok Negara Islam (ISIS) di Suriah. Meski demikian, ia bisa bergerak bebas tanpa pengawasan ketat hingga akhirnya menabrakkan minivan ke kerumunan dan menebas korban dengan golok.
Serangan yang terjadi di tepi Taman Tiergarten, lokasi acara komunitas LGBTQ+, menewaskan seorang perempuan asal Polandia berusia 65 tahun yang sedang merayakan Pride bersama putrinya. Putrinya selamat, namun 29 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Pelaku sendiri tewas ditembak polisi pada Minggu malam di kompleks perumahan di distrik Spandau, Berlin barat, setelah mendekati petugas dengan senjata tajam.
Ballout bukanlah wajah baru dalam daftar terduga teroris. Ia pernah ditahan di Lebanon tahun lalu saat gagal bergabung dengan ISIS di Suriah, dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara di sana. Sekembalinya ke Jerman, ia kembali ditangkap dan pada Mei lalu dihukum 1 tahun 10 bulan penjara atas tuduhan "merencanakan tindakan kekerasan subversif". Namun, hukuman itu ditangguhkan—antara lain karena mempertimbangkan masa tahanan di Lebanon dan pengakuannya yang menyatakan telah menjauh dari ISIS. Langkah ini menuai kritik keras dari pakar keamanan seperti Rolf Tophoven dari Institut Riset Terorisme dan Kebijakan Keamanan. "Bahaya dari pria ini diremehkan," ujarnya kepada AFP. "Semua sudah diketahui, tapi kesalahan fatal tetap terjadi."
Serangan ini langsung menjadi bola panas politik di tengah pesta demokrasi Berlin yang tinggal dua bulan lagi. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang beraliran kanan jauh menyerang Kanselir Friedrich Merz, menuduhnya lemah dalam menangani "kekerasan migran". Lewat unggahan di X, pimpinan AfD Alice Weidel menyatakan partainya "siap bertindak". Menanggapi tekanan, Merz mengatakan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan politik, namun ia mengakui bahwa "seorang pria dengan profil seperti ini bisa mendekati parade tanpa halangan" adalah pertanyaan yang harus dijawab.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan ketat terhadap eks napiter dan terduga teroris. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyu Wagiman, menilai Indonesia perlu mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan bagi mantan narapidana terorisme. "Di Indonesia, program deradikalisasi sudah berjalan, tetapi pengawasan pasca-hukuman masih lemah. Jika ada celah, potensi serangan ulang tetap ada," ujarnya. Di sisi lain, serangan terhadap komunitas LGBTQ+ di Berlin juga mengingatkan pada kerentanan kelompok minoritas di Indonesia, meski dengan skala dan konteks yang berbeda.
Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah Jerman akan merevisi kebijakan hukumnya, khususnya terkait penangguhan hukuman bagi teroris. Kepala Asosiasi Petugas Polisi Jerman, Dirk Peglow, menegaskan bahwa "bagi mereka yang mengancam, akhir masa tahanan bukan berarti akhir pengawasan negara." Sementara itu, Komisioner Integrasi Berlin untuk distrik Neukölln, Guner Balci, mendesak penutupan masjid-masjid radikal. Dengan pemilu yang semakin dekat, tekanan publik akan terus meningkat, dan Merz harus memutuskan: mengikuti arus keras AfD atau tetap pada jalur hukum yang ada.
