To Lam Desak Reformasi Inspeksi: dari Pengejar Pelanggar ke Penjaga Tata Kelola

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam merangkap Presiden Negara, To Lam, secara resmi mendorong transformasi mendasar dalam sistem inspeksi negaranya. Dalam rapat dengan Badan Tetap Komite Partai Inspektorat Pemerintah, ia menegaskan bahwa inspeksi tidak boleh lagi hanya berfokus pada pengungkapan pelanggaran, melainkan harus menjadi alat proaktif untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah korupsi.

Rapat yang digelar pada Senin (28/7) tersebut meninjau kinerja sektor inspeksi setelah lebih dari satu tahun restrukturisasi. To Lam memuji pencapaian Inspektorat Pemerintah yang berhasil mengatasi hambatan organisasi dan menjalankan beban kerja berat dengan hasil positif. Namun, ia juga mengidentifikasi sejumlah hambatan institusional yang perlu segera diatasi.

Menurut To Lam, kegiatan inspeksi selama ini telah mengungkap kelemahan dalam kebijakan, manajemen, dan implementasi, yang kemudian mendorong rekomendasi perubahan regulasi dan undang-undang. Langkah ini, katanya, memperkuat kerangka kelembagaan, meningkatkan kepemimpinan partai, dan membebaskan sumber daya bagi pembangunan nasional.

To Lam menekankan bahwa transformasi inspeksi harus berjalan seiring dengan modernisasi kepemimpinan partai, penyempurnaan sistem sosialis berdasarkan hukum, perampingan aparatur negara, serta perluasan desentralisasi. Ia menggarisbawahi pentingnya sistem inspeksi yang terpusat, seragam, dan efisien, namun tetap dekat dengan realitas akar rumput.

Enam prinsip panduan yang ia paparkan mencakup: kepemimpinan langsung partai yang komprehensif, prioritas pada kepentingan nasional dan kesejahteraan publik, pergeseran ke pencegahan, pengukuran efektivitas berdasarkan implementasi rekomendasi, keselarasan dengan struktur politik dua tingkat, dan pembangunan sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas.

Tujuh tugas prioritas juga ditetapkan, termasuk perencanaan inspeksi yang bebas tumpang tindih, pemusatan pada sektor berisiko tinggi, pemendekan prosedur, peningkatan kualitas kesimpulan, dan percepatan pelaksanaan rekomendasi lama. To Lam juga meminta koordinasi lebih erat dengan lembaga penegak hukum, serta percepatan implementasi Keputusan Pemerintah No. 164/2026/ND-CP dan pengembangan platform digital nasional.

Konteks bagi Indonesia

Langkah Vietnam ini relevan bagi Indonesia yang tengah berupaya memperkuat pencegahan korupsi di tengah dinamika politik dan birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI misalnya, juga mendorong peran preventif melalui sistem pengawasan internal dan pelaporan publik. Namun, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan resistensi birokrasi masih kerap muncul. Vietnam menunjukkan bahwa restrukturisasi tegas dan prinsip perlindungan terhadap inovator bisa menjadi kunci efektivitas reformasi.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari transformasi Vietnam, khususnya dalam membangun sistem inspeksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki tata kelola. Inisiatif seperti integrasi data nasional dan pemendekan prosedur inspeksi patut diadaptasi sesuai konteks lokal. Para pengamat menilai bahwa tanpa reformasi serupa, upaya antikorupsi di Indonesia berisiko stagnan karena terlalu fokus pada penindakan.

Ke depan, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mampukah Indonesia melakukan reformasi struktural serupa, atau justru akan terjebak dalam pendekatan lama yang reaktif? Vietnam telah menunjukkan peta jalannya; kini giliran negara-negara lain untuk mengeksekusi.