Tender 8 Kontrak Kereta Cepat Thailand-China Dibuka Desember, Proyek Fase Dua Rp 160 Triliun

Bangkok, 31 Juli 2026 — Thailand memastikan pembukaan lelang untuk delapan paket kontrak pekerjaan sipil fase kedua kereta cepat Thai-China pada Desember mendatang. Langkah ini menjadi sinyal percepatan salah satu proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang ditargetkan membentang sepanjang 357,12 kilometer dari Nakhon Ratchasima ke Nong Khai dengan anggaran mencapai 341,35 miliar baht atau setara Rp 160 triliun.

Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, memimpin rapat perdana komite kerja sama kereta api Thai-China pada 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah mematangkan kerangka acuan dan harga perkiraan untuk kontrak konstruksi serta pengawasan, sembari melanjutkan proses pembebasan lahan. Rute fase kedua ini akan dilengkapi lima stasiun dan dijadwalkan mulai dibangun pada 2027, dengan target operasional penuh pada 2031.

Proyek ini bukan sekadar perluasan jalur, melainkan bagian dari ambisi besar Thailand menjadi hub logistik regional yang terhubung dengan Laos dan, pada akhirnya, Tiongkok. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pekerjaan rumah yang belum tuntas. Fase pertama yang menghubungkan Bangkok dengan Nakhon Ratchasima, sepanjang 250,77 kilometer dengan enam stasiun dan investasi 179,41 miliar baht, baru mencapai progres konstruksi 55,27%. Dari 14 kontrak pekerjaan sipilnya, dua telah rampung, sepuluh sedang berjalan, dan dua masih dalam proses pengadaan.

Kabar baiknya, sejumlah bagian krusial fase pertama menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Terowongan Muak Lek dan Lam Takhong pada Kontrak 3-2, serta seksi Lam Takhong-Sikhio dan Kut Chik-Khok Kruat pada Kontrak 3-4, dilaporkan mendekati akhir pengerjaan. Sementara itu, Kontrak 4-1 yang mencakup segmen Bang Sue-Don Mueang dan Kontrak 4-5 untuk Ban Pho-Phra Kaeo tengah dipercepat agar penandatanganan perjanjian dan konstruksi dapat segera dimulai. Menariknya, State Railway of Thailand akan menangani langsung pekerjaan sipil untuk segmen Bang Sue-Don Mueang, sebuah keputusan yang dinilai untuk memperkuat kapasitas internal BUMN tersebut.

Komite juga meninjau desain dan warna kereta yang diusulkan oleh Rail Technology Research and Development Agency. Desain ini tidak hanya soal estetika, tetapi menjadi dasar pengembangan spesifikasi teknik dan proses produksi dalam negeri. Ini sejalan dengan upaya Thailand untuk mendorong transfer teknologi dan industrialisasi, meski para pengamat menilai realisasi produksi lokal masih membutuhkan waktu panjang dan komitmen kuat dari mitra Tiongkok.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana negara tetangga mengelola proyek kereta cepat dengan pendanaan asing dan transfer teknologi. Thailand memilih skema kerja sama bilateral dengan Tiongkok, sementara Indonesia mengambil jalur joint venture dengan konsorsium Tiongkok untuk Kereta Cepat Whoosh. Perbedaan model ini menghasilkan tantangan yang berbeda pula: Thailand bergulat dengan pembebasan lahan dan koordinasi antarlembaga, sedangkan Indonesia sempat dihadapkan pada isu pembengkakan biaya dan jadwal. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya kepastian regulasi dan komitmen politik yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan tender Desember akan menjadi ujian kredibilitas pemerintah Thailand dalam memenuhi tenggat waktu. Pertanyaan yang menggantung: akankah lelang berjalan mulus tanpa penundaan, dan bagaimana pemerintah memastikan partisipasi kontraktor lokal di tengah dominasi perusahaan Tiongkok? Jawabannya akan menentukan apakah ambisi kereta cepat trans-Asia ini benar-benar terwujud atau kembali menjadi proyek yang mangkrak.