Korupsi Sertifikasi Durian Vietnam Menggurita, Ekspor Miliaran Dolar Terancam
Baca dalam 60 detik
- Penyelidikan suap meluas di balik penerbitan kode area tanam durian Vietnam, memicu pengawasan ketat di tengah lonjakan ekspor.
- Otoritas mencabut puluhan sertifikat dan mengaudit tiga provinsi sentra produksi untuk memulihkan kepercayaan pasar China.
- Digitalisasi data dan pengawasan independen menjadi kunci menjaga daya saing durian Vietnam di tengah ketatnya aturan impor global.

Vietnam tengah menghadapi ujian besar terhadap integritas sistem sertifikasi pertaniannya. Di tengah kinerja ekspor durian yang memecahkan rekor, Kementerian Keamanan Publik memperluas penyelidikan dugaan suap dan pelanggaran lain dalam penerbitan kode area tanam, kode fasilitas pengepakan, serta sertifikat uji laboratorium untuk pengiriman durian ke China. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat, termasuk seorang pejabat senior di Kementerian Pertanian dan Lingkungan, yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan 'lisensi ilegal' demi kepentingan kelompok tertentu.
Langkah tegas ini muncul ketika ekspor buah dan sayur Vietnam menunjukkan akselerasi signifikan. Sepanjang JanuariโJuli 2026, nilai ekspor mencapai sekitar US$4,7 miliar, tumbuh 23 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Juli bahkan menjadi bulan pertama dengan nilai ekspor menembus US$1 miliar. Durian menyumbang lebih dari separuh total ekspor buah dan sayur, menjadikannya primadona yang menopang neraca perdagangan pertanian negara itu.
Namun, di balik gemerlap angka, sistem kode area tanam yang menjadi tulang punggung ekspor justru rapuh. Asosiasi Buah dan Sayur Vietnam (Vinafruit) telah lama mengingatkan adanya praktik pemalsuan dokumen otorisasi dan stempel perusahaan untuk mendapatkan hak pakai kode milik pebisnis lain. Praktik ini tidak hanya melemahkan ketelusuran produk, tetapi juga merugikan produsen yang patuh karena mereka harus menanggung risiko komersial yang tidak semestinya.
Kemacetan lain muncul di sisi pengujian laboratorium. Penangguhan sementara laboratorium yang berwenang menguji residu kadmium dan Auramine O pada durian berulang kali menunda pengiriman. Pada puncak panen, ratusan kontainer terpaksa mengantre menunggu inspeksi. Menyikapi hal ini, Kementerian Pertanian dan Lingkungan telah menginstruksikan fasilitas pengujian untuk menambah staf, memperpanjang jam operasional, dan meningkatkan transparansi prosedur guna menekan kecurangan.
Pemerintah pusat pun bergerak cepat. Inspektorat Pemerintah meluncurkan pemeriksaan 60 hari terhadap penerbitan dan pengelolaan kode area tanam serta fasilitas pengepakan di tiga provinsi sentra produksi: Dong Thap, Lam Dong, dan Dak Lak. Audit ini mencakup prosedur sertifikasi sejak Maret 2023 hingga Juni 2026. Otoritas lokal juga mulai meninjau ulang sertifikat yang telah terbit. Pada 28 Juli, otoritas Lam Dong mencabut tujuh kode area tanam dan lima kode fasilitas pengepakan milik dua perusahaan dari Dak Lak karena mereka menghentikan operasi pembelian dan memutus kemitraan dengan petani.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Sebagai sesama eksportir komoditas pertanian ke China, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kredibilitas sertifikasi, terutama untuk produk seperti sawit, kopi, dan buah tropis. Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa celah kecil dalam sistem pengawasan dapat berdampak besar pada reputasi dan akses pasar. Jika Indonesia tidak memperkuat tata kelola sertifikasi, risiko pembatasan impor oleh negara tujuan bisa meningkat.
Para pelaku industri menilai perbaikan tata kelola kini sama pentingnya dengan perluasan produksi. Nguyen Van Muoi, wakil sekretaris jenderal Vinafruit, menekankan bahwa peningkatan kualitas produk harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem kode area tanam yang transparan dan dapat dipercaya. Sementara itu, Le Anh Trung, ketua Asosiasi Durian Dak Lak, mendesak percepatan digitalisasi pengelolaan area tanam dan ketelusuran. Ia menyoroti bahwa jumlah area tanam bersertifikat masih terbatas dibanding tingginya permintaan ekspor.
Para ahli menyarankan agar Vietnam mendigitalisasi catatan area tanam, menghubungkannya dengan basis data ketelusuran, dan memperkuat pengawasan independen terhadap pengujian dan sertifikasi. Langkah ini dinilai mampu menutup celah kecurangan sekaligus melindungi pebisnis yang patuh. Ketika pasar internasional semakin ketat dalam mensyaratkan keamanan pangan dan ketelusuran, kredibilitas sistem kode area tanam Vietnam akan menjadi penentu daya saing jangka panjang industri duriannya yang bernilai miliaran dolar. Pertanyaannya, akankah Vietnam mampu membersihkan sistemnya sebelum kepercayaan pembeli terkikis lebih jauh?



