Alaska Kembali Bergairah: Jepang dan Negara Asia Lirik Minyak Arktik di Tengah Konflik Teluk

Konflik berkepanjangan di Selat Hormuz yang praktis menutup jalur pelayaran minyak dunia memaksa Jepang dan negara-negara Asia lainnya mencari sumber energi alternatif. Alaska, dengan ladang Prudhoe Bay yang menyimpan sekitar 13 miliar barel minyak, kini menjelma menjadi tujuan baru diversifikasi pasokan.

Sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran pada Februari lalu, Tokyo mulai serius mengamankan pasokan dari luar Timur Tengah. Sebuah kapal tanker bermuatan minyak mentah Alaska tiba di kilang dekat Tokyo pada 7 Juni, pengiriman pertama sejak konflik meletus. Perdana Menteri Sanae Takaichi, dalam pertemuannya dengan Presiden Donald Trump pada Maret, menyatakan harapan agar kedua negara memperluas produksi energi AS. Trump pun menyebut Jepang sebagai "pembeli luar biasa" minyak dan gas Alaska, mengingat jarak pengiriman yang lebih pendek melintasi Pasifik.

Lonjakan permintaan ini langsung terasa di Prudhoe Bay, ladang minyak terbesar di Amerika Utara. Patrick Myers, seorang pengantar peralatan yang bekerja di sana, mengaku aktivitas jauh lebih sibuk dibanding tahun lalu. ConocoPhillips, perusahaan migas AS, kembali mendapat izin melakukan pengeboran eksplorasi untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Diperkirakan pada 2026 produksi minyak Alaska akan mencapai 477.000 barel per hari, naik 13 persen dari 2025—lonjakan tahunan terbesar sejak era 1980-an.

Kebijakan Trump menjadi katalis utama. Pada hari pertama menjabat kembali pada 2025, ia meneken perintah eksekutif yang mempercepat izin dan sewa proyek energi di lahan federal, membatalkan moratorium pengeboran di Arctic National Wildlife Refuge era Biden, serta memprioritaskan proyek gas alam cair (LNG) Alaska. Pipa gas sepanjang 1.300 kilometer tengah dibangun untuk menghubungkan Prudhoe Bay ke Pelabuhan Nikiski di pesisir Pasifik. Dua perusahaan energi Jepang, Jera Co. dan Tokyo Gas, telah menandatangani surat minat untuk membeli total 2 juta ton LNG per tahun dari proyek Glenfarne. Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand juga terikat perjanjian awal.

Implikasinya bagi Indonesia bersifat tidak langsung namun signifikan. Diversifikasi sumber minyak global cenderung menstabilkan harga minyak mentah, yang selama ini rentan terhadap guncangan geopolitik Timur Tengah. Di sisi hulu, percepatan izin dan investasi di Alaska bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan regulasi eksplorasi migas, terutama di kawasan timur yang masih minim investasi. Perusahaan nasional seperti Pertamina juga dapat mengkaji potensi kerja sama teknologi atau partisipasi dalam proyek serupa di Pasifik Utara.

Namun, kebangkitan minyak Alaska tidak lepas dari kontroversi lingkungan dan sosial. Di Desa Nuiqsut, sekitar 100 kilometer barat Deadhorse, komunitas Inupiat merasakan dampak langsung: perluasan ladang minyak mengubah pola migrasi karibu dan hewan buruan lainnya, memaksa pemburu menempuh jarak lebih jauh. Mantan Wali Kota Rosemary Ahtuangaruak, yang vokal menentang proyek eksplorasi, menilai pembangunan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi per barel atau per hektar ketimbang kelestarian tradisi budaya. Meskipun ada kompensasi melalui Alaska Native Claims Settlement Act yang memberikan tanah dan dana kepada masyarakat adat, Ahtuangaruak memperingatkan bahwa ketergantungan pada sumber daya asing hanya akan meningkatkan kebutuhan untuk menghasilkan kekayaan demi menukarnya dengan pasokan energi.

Ke depan, masa depan minyak Alaska akan ditentukan oleh stabilitas geopolitik global dan kemampuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Apakah eksploitasi Arktik bisa berkelanjutan tanpa mengorbankan hak masyarakat adat dan ekosistem yang rapuh? Pertanyaan ini masih menggantung di tengah hiruk-pikuk aktivitas pengeboran di Kutub Utara.